Revisi Kenaikan PBB, Pemkot Dituding Pencitraan

METROSEMARANG.COM – Keputusan Pemerintah Kota Semarang menurunkan nilai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setelah menaikkannya ternyata menuai kontroversi. Ketidak konsistenan dalam pengambilan keputusan itu dinilai karena adanya proses dalam pengambilan kebijakan atau keputusan yang salah.

Wali Kota Hendi secara simbolis menyerahkan SPPT PBB kepada Camat Semarang Tengah dan Kelurahan Pekunden di lantai 8 Gedung Moch Ikhsan Balaikota Semarang, Kamis (8/3). Foto: metrosemarang.com/masrukhin abduh

Pemerintah Kota Semarang sebelumnya menaikkan PBB tahun 2018 sekitar 70 persen dari tahun sebelumnya. Tapi kemudian direvisi dan menjadi diturunkan 40 persen sehingga kenaikannya hanya 30 persen karena diprotes masyarakat.

Kepala Bidang Pengabdian dan Pelayanan Masyarakat, Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Semarang, Abdun Mufid mengatakan, keputusan menaikkan PBB itu memang terkesan dilakukan sepihak. Hanya berdasarkan rapat internal antara Bapenda dan Wali Kota Semarang.

‘’Sehingga menuai protes dan keluhan masyarakat, dan pada akhirnya diturunkan lagi,’’ katanya, Selasa (13/3).

Dalam pengambilan keputusan, apalagi PBB menyangkut banyak pihak, seharusnya melibatkan stakeholders untuk membahasnya. Tapi kenyatannya, kata dia, keputusan menaikkan dan bahkan menurunkan lagi PBB itu stakeholders tidak diajak.

Soal menaikkan PBB demi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk pembangunan daerah, dirinya sepakat. Tapi seandainya keputusan itu melibatkan semua pihak terkait, pasti keputusannya tidak akan menaikkan terlalu signifikan.

‘’PBB memang harus meningkat, tapi tidak signifikan. Akhirnya diturunkan lagi, menunjukkan (proses) pengambilan kebijakan bermasalah,’’ tegas Mufid.

Dia juga menambahkan, untuk mengejar target pendapatan daerah, seharusnya Pemerintah Kota Semarang tidak hanya mengandalkan penerimaan PBB. Tapi sektor lain yang memiliki potensi besar untuk menyumbang pendapatan asli daerah juga harus digenjot. Misalnya, sektor retribusi parkir tepi jalan umum.

Ketua Bidang Advokasi dan Hukum Paguyuban Pedagang dan Jasa Pasar (PPJP) Kota Semarang, Zaenal Abidin, juga mengaku kaget mendengar berdasarkan aspirasi masyarakat diputuskan PBB turun dari semula naik 70 persen menjadi 30 persen. Ia menilai, melihat prosesnya, penurunan ini hanya untuk pencitraan Pemerintah Kota Semarang.

‘’Bahkan dewan (DPRD Kota Semarang) sudah menyatakan tidak diajak dalam proses pengambilan keputusan menaikkan maupun menurunkan PBB. Jadi ini pencitraan,’’ katanya.

Sementara itu Kabid Pajak Daerah I Bapenda Kota Semarang, Saryono, menanggapi santai kritikan tersebut. Menurutnya, sebuah kebijakan memang tidak akan bisa menyenangkan semua pihak. Termasuk dalam hal PBB ini.

‘’Namun Pemerintah Kota Semarang telah beritikad baik untuk membantu masyarakat. Kalau ada yang merespons lain, itu sah-sah saja,’’ katanya. (duh)

You might also like

Comments are closed.