Sanksi Terlalu Ringan, Pemberantasan Pungli Kurang Maksimal

METROSEMARANG.COM – Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang Dwi Samudji SH M.Hum menilai sanksi kepada pelaku pungutan liar (pungli) terlalu ringan. Hal ini menjadi kendala pemberantasan pungli tidak memberikan efek jera kepada pelaku.

Walikota Semarang Hendrar Prihadi bersama Tim Satgas Saber Pungli Kota Semarang memberikan laporan kegiatan tim saber pungli tahun 2017 di lantai VIII Balaikota Semarang, Senin (12/2). Foto: metrosemarang.com/masrukhin abduh

‘’Pelaku yang terbukti melakukan pungli hukumannya terlalu ringan, ini kewenangan hakim, tapi harus memberikan efek jera kepada pelaku dan pihak lain agar tidak melakukan hal serupa,’’ katanya saat rapat koordinasi Tim Satgas Saber Pungli Kota Semarang 2018 di Lantai 8 Gedung Moch Ihsan, Balai Kota Semarang, Senin (12/2).

Selain itu, Dwi yang juga merupakan Wakil Penanggungjawab Tim Saber Pungli Kota Semarang itu menilai, penanganan kasus dugaan pungli harus lebih cepat sehingga Semarang dapat bersih dari pungli.

Sementara itu Dandim 0733 BS Kota Semarang Kolonel Inf M Taufiq Zega mengusulkan, agar ada penambahan sanksi yang diberikan kepada pelaku pungli. Sehingga sanksi tersebut dapat memberikan efek jera kepada pelaku pungli.

’’Saya usul kalau sanksi pelaku pungli ditambah sanksi sosial. Karena sejauh ini saya juga menilai sanksinya memang belum memberikan efek jera,’’ katanya.

Sejauh ini, kata dia, sanksi yang diberikan kepada pelaku yang tertangkap melakukan pungli baru sebatas tindak pidana ringan (tipiring) dengan dikenai denda. Hal itu berlaku bagi pelaku non aparatur sipil negara (ASN).

‘’Sedangkan pelaku ASN, diserahkan kepada Pemkot Semarang melalui inspektorat. Sanksinya disesuaikan aturan yang berlaku,’’ ujar Zega yang juga Wakil Penanggung Jawab Tim Saber Pungli Kota Semarang.

Ketua Pelaksana Tim Satgas Saber Pungli Kota Semarang, AKBP Enriko Sugiharto Silalahi mengungkapkan, selama 2017 lalu pihaknya menerima 34 aduan pungli. Dari jumlah tersebut 17 aduan sudah ditindaklanjuti dan 17 aduan lainnya masih proses penyelidikan.

‘’Dari yang sudah ditindaklanjuti, 7 aduan terbukti pungli dan 10 aduan tidak terbukti,’’ ungkap Enriko.

Enriko memaparkan, mayoritas aduan yang masuk ke tim saber pungli yaitu mengenai parkir yang tidak sesuai ketentuan. Dia mencontohkan dari yang seharusnya tarif parkir dikenai Rp 2.000, menjadi Rp 5.000 per kendaraan.

’’Selain tarif parkir yang tidak sesuai ketentuan, juga karena izinnya habis dan parkir yang tidak berizin. Itu semua kami tangani,’’ ujarnya.

Menanggapi hal itu, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi selaku penanggung jawab Tim Satgas Saber Pungli Kota Semarang menegaskan akan berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terkait.

‘’Kalau memang kurang memberi efek jera kita akan komunikasi dan koordinasi dengan Pengadilan, Kejaksaan dan Kepolisian. Usulan sanksi sosial bisa menjadi masukan,’’ tegasnya. (duh)

You might also like

Comments are closed.