Home > METRO BERITA > Semarang Belum Siap Bentuk Kelurahan Tanggap Bencana

Semarang Belum Siap Bentuk Kelurahan Tanggap Bencana

image
Sosialisasi pembentukan kelurahan siaga bencana (KSB) di Kelurahan Tinjomoyo, beberapa waktu lalu. Foto Metro

SEMARANG – Sikap tanggap bencana masyarakat di Kota Semarang masih lemah. Terbukti sampai sekarang kota ini belum memiliki kelurahan tanggap bencana. Dari 177 kelurahan yang ada belum satupun yang memenuhi syarat sebagai kelurahan tanggap bencana. Padahal Kota ATLAS memiliki sebanyak 58 kelurahan rawan bencana.

Ada 20 item standar nasional untuk bisa menjadi sebuah kelurahan tanggap bencana. Seperti fasilitas kebencanaannya yang harus memadai, motivasi masyarakat terhadap kegiatan kebencanaan yang tinggi, dan lain sebagainya. Namun begitu Kota Semarang telah membentuk Kelurahan Siaga Bencana (KSB), sebagai persiapan ke arah kelurahan tanggap bencana.

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang, Abel Monteiro mengatakan, KSB pada tahun ini akan terbentuk di 16 kecamatan yang ada. Tahun 2012 dan 2013 lalu telah terbentuk masing-masing empat, sedangkan tahun ini akan dibentuk delapan KSB.

KSB menurutnya adalah sebagai tahapan persiapan untuk menjadi kelurahan tanggap bencana. Selain di 16 kecamatan, organisasi berbasis masyarakat peduli bencana ini juga dibentuk di Kecamatan Ngaliyan empat KSB dan di Kecamatan Tugu dua KSB, bekerjasama dengan Undip Semarang dan Yayasan Bintari. ‘’Jadi semuanya nanti akan bergabung untuk mengakomodir bencana di Semarang,’’ katanya Selasa (9/9/2014).

Khusus KSB di Ngaliyan dan Tugu, lanjutnya, dibentuk untuk mengakomodir bencana yang terjadi di daerah aliran sungai Kali Beringin. Karena pada tahun 2011 lalu, seperti diketahui terjadi banjir bandang di wilayah Mangunharjo hingga Mangkang Wetan akibat luapan air dari daerah aliran Kali Beringin ini.

Menurut Abel Monteiro, dalam Peraturan Daerah No 13 Tahun 2010 tanggung jawab terhadap bencana adalah dibebankan masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha. Karena itulah dibentuk KSB, sebagai lembaga yang dibentuk oleh BPBD untuk tujuan agar peran masyarakat dalam kebencanaan lebih terarah. Setelah terbentuk KSB ini difasilitasi peralatan mencukupi dan pelatihan yang memadai.

‘’Kita berikan fasilitas seperti radio rich, HT, jaket pelampung, kotak P3K, dan peralatan lainnya. Kita juga berikan pelatihan cara mengevakuasi korban, pertolongan pertama terhadap korban, mengangkat ke tandu dan membawa korban ke posko, siapa yang bisa hubungi, dan lain sebagainya,’’ terangnya.

Dia menyatakan, bahwa setelah terbentuk di setiap kecamatan, KSB ini diharapkan akan dibentuk di setiap kelurahan oleh kecamatan. Karena kecamatan adalah satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai kewenangan langsung terhadap kelurahan. Karena KSB di setiap kecamatan ini hanyalah sebagai contoh untuk kemudian dikembangkan di kelurahan di wilayah kecamatan masing-masing.

‘’Jadi proyeksinya dari 16 KSB kecamatan ini arahnya diharapkan bisa mencapai standar nasional untuk membentuk kelurahan atau desa tanggap bencana di Kota Semarang. Kalau saat ini kita memang belum siap (membentuk kelurahan tanggap bencana),’’ katanya.(MS-13)