Home > METRO BERITA > Semarang Tertinggi Kasus Kekerasan Seksual

Semarang Tertinggi Kasus Kekerasan Seksual

image

SEMARANG — Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC KJHAM) melansir Kota Semarang mempunyai kuantitas tertinggi untuk kasus kekerasan seksual di Jawa Tengah. Dan dari keseluruhan kasus di Jawa Tengah, hanya 20% saja yang mendapat keadilan lewat vonis pengadilan negeri.

“Catatan kami, ada 289 perempuan dari 134 kasus di Jawa Tengah,” kata Kepala Operasional LRC KJHAM Eko F Rusanto, Minggu (3/8/2014).

Data tersebut untuk Kota Semarang berjumlah 46 kasus. Di posisi kedua yakni Kota Tegal sebanyak 9 kasus. Kemudian, Kabupaten Semarang (8), Wonogiri (7) dan Temanggung (5).

“Hanya 20% yang sampai ke vonis di PN (Pengadilan Negeri, red). Semua kasus korbannya anak dengan putusan tertinggi 11 tahun di PN Semarang,” ungkapnya.

Minimnya jumlah kasus yang selesai di pengadilan, kata dia, lantaran ada beberapa penyebab. Kasus perbudakan seksual dan trafficking (untuk tujuan seksual) jika korbannya dewasa, pihak Kepolisian tidak mampu melanjutkan pengaduan korban. Alasannya, tidak cukupnya alat bukti dan unsurnya tidak terpenuhi.

“Seringkali kalau kasus terjadi dalam relasi pacaran, dianggap suka sama suka. Laporan ini selalu ditolak kepolisian, kecuali jika ada atau terjadi kekerasan fisik yang menyertainya,” tuturnya.

Kemudian, korban kekerasan seksual dalam rumah tangga tidak ada yang menggunakan mekanisme hukum pidana. Pasalnya, korban lebih memilih mengggunakan mekanisme hukum perdata. “Lebih memilih penyelesaian melalui pengadilan agama atau perceraian,” ungkapnya.

Satu hal yang menjadi sorotan pihaknya adalah pusat pelayanan terpadu kabupaten/kota tidak menyediakan anggaran khusus untuk layanan medis, bantuan hukum dan pemberdayaan ekonomi bagi para korban kekerasan seksual. Belum ada juga Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pemberian layanan bagi korban di RSUD Kota Semarang. Dan juga sikap BP3TKI dan BP3TK belum berpihak kepada korban dan menganggap dugaan kasus trafficking dengan modus pengiriman sebagai kesalahan administrasi.

“Menurut kami, perlu adanya kesepakatan tertulis dari Pemprov Jateng dengan lembaga penegak hukum di Jateng guna memperkuat kapasitas penanganan korban oleh aparat,” tukasnya. (MS-12)