Home > METRO BERITA > Sengketa Lahan Jalan Mpu Tantular, DPRD Panggil Perum Damri

Sengketa Lahan Jalan Mpu Tantular, DPRD Panggil Perum Damri

METROSEMARANG.COM – DPRD Kota Semarang memanggil Perum Damri terkait rencana penggusuran perumahan warga Jalan Mpu Tantular Kelurahan Bandarharjo di Kecamatan Semarang Utara, Rabu (4/1). Dewan ingin ada win-win solution untuk masalah sengketa lahan tersebut.

Ilustrasi

Ketua Komisi A DPRD Kota Semarang Meidiana Koswara mengatakan, dari hasil klarifikasi, diperoleh keterangan bahwa Perum Damri tidak akan melakukan penggusuran rumah warga Jalan Mpu Tantular pada hari ini. Batas tanggal 4 Januari dalam surat yang disampaikan ke warga, katanya, hanya batas waktu untuk persiapan relokasi bagi warga.

“Jadi hanya deadline waktu persiapan, bukan relokasi. Jadi kita masih punya waktu untuk melakukan upaya win-win solution, agar ada pembicaraan yang komprehensif,” kata Meidiana, setelah rapat dengan Perum Damri di Kantor DPRD Kota Semarang.

Dijelaskan, antara Perum Damri dan warga saling klaim pemilik lahan di Jalan Mpu Tantular. Secara hukum positif, dalam rapat Perum Damri telah menunjukkan data kepemilikan. Namun data itu belum bisa jadi pegangan karena baru sepihak. Dewan masih perlu untuk memanggil dan mengklarifikasi dari pihak warga juga.

Selain itu, pihaknya juga perlu melakukan kroscek ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Dinas Perumahan dan Permukiman. Serta ke bagian pajak di Dinas Pendapatan Kota Semarang.

“Karena muncul 2 dokumen pajak untuk satu objek pajak, yaitu lahan yang disengketakan. Untuk saat ini, lahan masih ditempati oleh warga,” katanya.

Area Manager  Perum Damri Jateng- DIY dan Kalimantan, Sugeng BP mengatakan, langkah dari dewan itu untuk mencari titik temu. Namun dia menegaskan pihaknya memiliki dokumen atas lahan di Jalan Mpu Tantular.

Pihaknya mempersilakan jika warga ingin meminta bantuan dan fasilitasi biaya angkut dalam pembongkaran rumah. Sebab pihaknya mengharapkan ada titik temu dan penyelesaian secara kekeluargaan atas masalah ini.

“Kita siap berikan bantuan dan fasilitasi biaya angkut. Kalau warga ada tuntutan lain silahkan, termasuk klaim punya data. Tapi yang jelas kami punya dokumen lengkap,” katanya.

Tunggu Surat Direksi

Dia menjelaskan bahwa 14 hari dalam suratnya yang disampaikan ke warga adalah untuk persiapan. Bukan batas waktu permintaan angkat kaki atau relokasi kepada warga. Setelah batas waktu itu berakhir, langkah selanjutnya apa masih menunggu surat dari Direksi Perum Damri di Jakarta.

“Untuk selanjutnya menunggu surat dari direksi. Termasuk penjelasan terkait permintaan warga untuk perpanjangan menempati lahan,” katanya.

Lahan di Jalan Mpu Tantular tersebut, dia mengatakan rencana untuk pembangunan rumah dinas, tempat parkir kendaraan, dan pemanfaatan lainnya.

Menurutnya, saat ini ada 11 KK yang menempati lahan di Jalan Mpu Tantular, tapi warga mengklaim ada 20 KK. Karena mungkin ada yang dalam satu rumah terdiri dari 2 KK. “Luas lahan milik kami di sana seluas 6.652 m2. Pernah diserahkan untuk pelebaran jalan kereta api 623 m2, jadi sisanya sekarang 6.029 m2,” katanya.

Sekadar diketahui, Perum Damri melalui Kejati Jateng selaku pengacara negara telah memberikan surat kepada warga. Menurut warga, isinya Perum Damri memberikan batas waktu sampai 4 Januari 2017 ini untuk angkat kaki dari tempat tinggalnya saat ini. (duh)