Home > METRO BERITA > METRO JATENG > Setengah Hati, Pencabutan Izin Lingkungan Semen Indonesia

Setengah Hati, Pencabutan Izin Lingkungan Semen Indonesia

METROSEMARANG.COM – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dinilai tak peduli dengan kelestarian lingkungan hidup dan menistakan rakyatnya. Hal itu lantaran keputusan pencabutan izin lingkungan bagi Semen Indonesia di Rembang dibuntuti perintah penyempurnaan dokumen Andal dan RKL-RPL, untuk kemudian dipakai dalam pengajuan izin baru.

Artinya, ada kemungkinan pabrik akan beroperasi setelah izin baru dikeluarkan. Padahal warga rembang yang memenangkan gugatan pembatalan izin tersebut, menggugat demi kelestarian lingkungan hidup.

Aksi unjuk rasa di Gubernuran menentang pabrik semen, Jumat (9/12). Foto: metrosemarang.com/dok

Uraian tersebut dimuat dalam siaran pers yang dikeluarkan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang bersama Jaringan Masyarakan Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK), Desantara, Jatam dan TKPT. Siaran pers dikeluarkan Selasa (17/1) malam, menanggapi keputusan gubernur yang dikeluarkan sehari sebelumnya.

Tepat sehari sebelum batas akhir 60 hari dalam pelaksanaan putusan berkekuatan hukum tetap dari Mahkamah Agung (Nomor 99 PK/TUN/2016 tanggal 05 Oktober 2016), gubernur melaksanakannya. Mengeluarkan keputusan Nomor 6601/4 Tahun 2017 yang membatalkan SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 Tahun 2016 yang sebelumnya telah mencabut SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012.

Hal itu sesuai dengan gugatan warga rembang bersama Wahana Lingkungan Hidup yang dikabulkan Mahkamah Agung. Namun JMPPK, LBH dan lainnya dalam pertemuan di Pondok Pesantren Soko Tunggal Semarang menilai Gubernur Ganjar berupaya melakukan pembangkangan hukum dan pengelabuhan. Oleh sebab adanya perintah kepada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk untuk menyempurnakan dokumen adendum Andal dan RKL-RPL dan Komisi Penilai AMDAL Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan proses penilaian dokumen adendum Andal dan RKL-RPL yang saat ini sedang berlangsung.

“Gubernur secara serampangan mencuplik pertimbangan hakim dan hanya mengambil bagian prosedural saja. Gubernur sama sekali tidak memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan sama sekali tidak memperhatikan hak-hak warga masyarakat yang hidup di sekitar Pegunungan Kendeng dan juga masyarakat pada umumnya,” tulis kelompok LBH dalam siaran persnya.

Menurut mereka, hal ini merupakan preseden yang sangat buruk dalam penegakan hukum, merusak rasa keadilan masyarakat, memberikan contoh buruk melawan putusan pengadilan dan konstitusi, serta bisa berakibat hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan dan dunia hukum Indonesia.

Dalam keputusannya kemarin, Ganjar menyatakan menunda usaha dan kegiatan yang berdasar izin lingkungan yang telah batal, sampai diterbitkannya keputusan Gubernur yang telah disesuaikan. Atas hal itu Ganjar dinilai berbuat sewenang-wenang.

Mengacu pada UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b, yang menyatakan tindakan sewenang-wenang adalah apabila keputusan dari pejabat bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan tetap. Perintah penyempurnaan dokumen dan penilaian kembali bertentangan dengan asas legalitas, asas perlindungan hak asasi manusia, dan asas umum pemerintahan yang baik.

Sebab jelas yang diperintahkan Mahkamah Agung adalah pembatalan. Mahkamah juga sama sekali tak memerintahkan perbaikan ataupun penyempurnaan.

Gubernurpun dinilai telah bertindak mencampuradukkan kewenangan untuk mencabut SK Izin Lingkungan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung dengan kewenangan untuk memerintahkan penyempurnakan dokumen Andal dan RKL-RPL.

Untuk itu, kelompok LBH meminta Gubernur Jawa Tengah agar mentaati sepenuhnya perintah pengadilan dengan memberhentikan total usaha dan/atau kegiatan. Serta tidak bermain-main melawan hukum dengan adanya klausul perintah penyempurnaan adendum Andal dan RKL-RPL dan penilaian dokumen adendum Andal dan RKL-RPL, dan hanya menunda usaha atau kegiatan.

Meminta Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dan jajaran Kabinetnya memberikan pembinaan dan membatalkan perintah poin penyempurnaan adendum dokumen tersebut. Juga meminta pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah menggunakan hak-hak pengawasannya, hak interpelasi, untuk memperingatkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (han)

Yuk, Berbagi Informasi

Bagikan Artikel Ini. Klik ikon di bawah.
close-link