Home > METRO BERITA > Soal Status PNS Soemarmo, Komisi A akan Minta Petunjuk BKN

Soal Status PNS Soemarmo, Komisi A akan Minta Petunjuk BKN

Status PNS mantan Walikota Semarang Soemarmo HS belum jelas. Foto Metrosemarang
Status PNS mantan Walikota Semarang Soemarmo HS belum jelas. Foto Metrosemarang

SEMARANG – Komisi A DPRD Kota Semarang menilai pegawai negeri sipil (PNS) Kota Semarang yang terjerat kasus hukum sangat banyak. Tapi belum ada sanksi kepegawaian dari pemkot. Salah satunya kasus hukum yang menjerat mantan Wali Kota Semarang Soemarmo HS. Usai bebas dari masa hukumannya di LP Cipinang, status kepegawaian Soemarmo HS tidak jelas.

Ketua Komisi A DPRD Kota Semarang Mediana Koswara mengatakan, pihaknya akan segera melakukan konsultasi ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta, untuk memperjelas status kepegawaian peagawai yang terjerat hukum itu. Hari ini sudah akan berangkat ke Jakarta untuk berkonsultasi.

‘’Tak hanya mempertanyakan kasus Soemarmo HS, tapi persoalan Pegawai Negeri Sipil (PNS) bermasalah lain di Kota Semarang yang menurut saya sangat banyak,’’ katanya.

Dari catatannya, ada beberapa PNS yang saat ini terjerat kasus hukum, tapi belum ada sanksi kepegawaian dari pemkot.

 ‘’Nanti di BKN akan kami tanyakan, apakah PNS yang selesai menjalani masa hukuman kasus korupsi dan belum mendapat sanksi kepegawaian, apakah bisa bekerja kembali dan bahkan menjabat di jabatan baru. Atau harus segera ada sanksi berat, karena jika menilik PP nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS, yang bersangkutan tentu sudah tidak melaksanakan tugas sebagai pegawai lebih dari 46 hari berturut-turut,’’ katanya. 

Dia juga mempertanyakan, kenapa selama ini Pemkot Semarang tak segera mengajukan atau memberikan sanksi kepada pegawainya yang terkena kasus pidana, khususnya kasus korupsi. Apalagi di Kota Semarang banyak kasus serupa, pejabat atau pegawai yang sudah atau sedang manjalani masa hukuman di penjara tapi belum disanksi kepegawaian. (MS-13)