Home > METRO BERITA > Tak Bayar THR, Pengusaha Bisa Dipenjara

Tak Bayar THR, Pengusaha Bisa Dipenjara

hak-buruh

SEMARANG – Dewan Pengurus Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (DPD KSPN) Jawa Tengah, mengimbau kepada para pengusaha untuk mempersiapkan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 1435 H. Membayar THR kepada para buruh adalah kewajiban yang diamanatkan oleh pemerintah. Sehingga pelanggaran terhadap ketentuan pembayaran THR tersebut adalah tindak pidana.

Kewajiban pembayaran THR diatur dalam Permenakertrans Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja di Perusahaan. THR adalah hal yang sangat dinantikan oleh para buruh dalam setiap tahunnya menjelang Hari Raya Keagamaan.

‘’Karena dengan adanya Tunjangan Hari Raya (THR) para buruh dapat membelanjakannya untuk keperluan berlebaran. Jelang Lebaran, biasanya ditandai dengan membumbungnya harga-harga kebutuhan pokok,’’ kata Wakil Ketua DPD KSPN Jawa Tengah Slamet Kaswanto, Kamis (3/7/2014).

Menurut Slamet Kaswanto, bukan rahasia umum lagi bahwa dalam setiap tahun masih saja terdapat aksi unjuk rasa mogok kerja dari para buruh. Mereka menuntut pengusahanya untuk membayarkan THR. Meski banyak juga pengusaha yang membayarkan THR kepada pekerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam Permenakertrans, lanjutnya, secara jelas telah disebutkan bahwa pengusaha wajib membayar THR menjelang Hari Raya Keagamaan. Dan yang berhak menerima THR adalah semua buruh yang sudah bekerja selama 3 bulan berturut turut. Dan dibayarkan secara proporsional dengan masa kerja, yakni dengan penghitungan masa kerja dibagi 12 x 1 bulan upah.

Dia menjelaskan, pengusaha wajib membayarkan THR minimal 1 bulan upah yakni upah pokok ditambah tunjangan-tunjangan tetap lainya bila sudah bekerja minimal 1 tahun. Untuk buruh dengan masa kerja di atas 1 tahun dapat dibicarakan besaran THRnya dengan serikat pekerja di perusahaan. ‘’Atau yang sudah ditentukan dalam Peraturan Kerja Bersama (PKB). Dan THR harus sudah dibayarkan selambatnya 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan,’’ tegas Slamet Kaswanto.

Tidak dibayarkannya THR oleh para pengusaha dengan alasan apapun tidak dibenarkan. Apabila pengusaha tidak mampu membayar THR sesuai dengan ketentuan, dapat mengajukan peyimpangan mengenai besaran jumlah THR kepada Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan ketenagakerjaan. Pengajuan harus sudah diajukan paling lambat 2 bulan sebelum Hari Raya Keagamaan. ‘’Artinya, apapun kondisi sebuah perusahaan, pengusahanya wajib membayarkan THR kepada buruh,’’ tandasnya.

Pihaknya juga akan membuka posko pengaduan terkait pelanggaran pembayaran THR yang beralamat di Jalan Borobudur Utara XV No. 9 Semarang. ‘’Besar harapan kami untuk tahun 2014 ini tidak ada lagi pelanggaran pengusaha yang tidak mau membayar THR kepada buruh dengan alasan apapun,’’ tandasnya. (MS-13)

Yuk, Berbagi Informasi

Bagikan Artikel Ini. Klik ikon di bawah.
close-link