Home > METRO BERITA > Tata Tertib Dewan akan Sesuaikan OPD Baru

Tata Tertib Dewan akan Sesuaikan OPD Baru

METROSEMARANG.COM – Seiring dengan adanya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru di Pemkot Semarang, maka DPRD Kota Semarang pun melakukan perubahan tata tertib dewan. Salah satu yang dibahas adalah perubahan dinas di pemkot yang menjadi mitra kerja komisi-komisi di DPRD.

Ilustrasi
Foto: metrosemarang.com/dok

Saat ini perubahan tatib tersebut sedang dibahas Badan Pembentukan Perda (BPP) yang diamanati DPRD untuk menyelesaikannya. Dipastikan terjadi perubahan mitra kerja di empat komisi yang ada di DPRD Kota Semarang.

“Dengan adanya perubahan OPD baru maka harus ada penyesuaian di peraturan tentang tata tertib DPRD kaitan dengan mitra komisi”, kata Ketua BPP DPRD Kota Semarang, Suharsono, Selasa (10/1).

BPP sudah beberapa hari ini melakukan pembahasan perubahan tatib tersebut. Diharapkan hasil perubahan nanti semakin memperkuat sinergi antara OPD baru dengan komisi-komisi di DPRD yang terdiri dari Komisi A, B, C dan D.

Selain itu dapat semakin meningkatkan kinerja pembangunan di Kota Semarang.
Suharsono menegaskan, dalam pembahasan perubahan tatib ini tidak terjadi rebutan mitra kerja antar komisi-komisi yang ada. Sebab secara prinsip tidak ada perubahan dinas yang menjadi mitra kerja secara signifikan.

“Hanya ada perubahan sedikit karena dalam OPD baru ada dinas yang dipecah menjadi dua atau digabung. Karena dulu sudah disusun berdasar pembidangan maka sekarang langsung disusun setiap komisi bermitra dengan dinas apa saja”, kata legislator dari Fraksi PKS.

Setelah nanti BPP memutuskan setiap komisi bermitra dengan dinas mana saja, kemudian akan dikonsultasikan melalui rapat dengan pimpinan DPRD, Komisi dan Fraksi.

Untuk sementara ini, misalnya, Komisi A yang membidangi pemerintahan akan bermitra seperti dengan Dinas Kependudukan, Kominfo, BKD, Kesbangpol, Inspektorat, Kecmatan, Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah dan Protokol.

Komisi B yang membidangi perekonomian bermitra dengan Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Dinas Pendapatan Daerah.

Kemudian Komisi C yang membidangi infrastruktur bermitra dengan Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman, Bappeda, Bagian Pelayanan Barang dan Jasa.

Dan Komisi D yang membidangi kesejahteraan bermitra dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Kebakaran, Disospora, Disbudpar, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak serta dinas lainnya. (duh)