Home > METRO BERITA > Tim Appraisal Underpass Jatingaleh Tetapkan Ganti Rugi Rp 8,08 Juta per Meter

Tim Appraisal Underpass Jatingaleh Tetapkan Ganti Rugi Rp 8,08 Juta per Meter

Musyawarah pembahasan ganti rugi lahan proyek Underpass Jatingaleh di Kantor Kelurahan Ngesrep, Kamis (11/12). Foto Metrosemarang/Ade Lukmono
Musyawarah pembahasan ganti rugi lahan proyek Underpass Jatingaleh di Kantor Kelurahan Ngesrep, Kamis (11/12). Foto Metrosemarang/Ade Lukmono

SEMARANG –  Panitia pengadaan tanah untuk pembangunan proyek Underpass Jatingaleh kembali bermusyawarah dengan masyarakat yang terkena dampak pembangunan. Musyawarah tersebut dilakukan di Kantor Kelurahan Ngesrep, Banyumanik, Semarang, Kamis (11/12) siang.

Ada tiga sesi yang dilakukan sesuai jenis besaran nilai appraisal. Sesi pertemuan tersebut digelar di waktu yang berbeda-beda pada hari ini. Secara garis besar, ada tiga kelompok, yakni tanah, ruko dan permukiman.

Dalam pembangunan proyek Underpass ini, ada tiga wilayah yang terkena dampak, yakni Ngesrep, Tinjomoyo dan Jatingaleh. “Kali ini akan kami tampilkan besaran nilai yang akan diterima warga. Jika nantinya masih ada kurang sesuai, akan dikoreksi pada pertemuan berikutnya,” ujar Ketua panitia pengadaan tanah untuk proyek Underpass Jatingaleh, Jonahar.

Lantaran pentingnya agenda ini, masyarakat atau instansi yang terkena dampak diharuskan hadir. “Jika sang pemilik tanah/bangunan tidak bisa hadir, wakilnya harus menunjukkan surat kuasa,” tambahnya.

Dalam agenda hari ini, warga hanya diberi pilihan setuju atau tidak setuju. Hal itu sudah menjadi mekanisme dari panitia. Jika ada warga yang tidak setuju, maka akan dilakukan mekanisme selanjutnya.

Warga sepakat bentuk pengganti kerugian tanah/bangunan adalah berupa uang. Namun besaran rupiah yang diterima masih perbincangan warga. Sedangkan nilai appraisal sudah diambilkan dari nilai tertinggi dan bersifat mutlak.

Seorang warga Jatingaleh bernama Mahdi Saputra, setuju dengan besaran nilai ganti rugi yang diterima. “Nilainya sekitar Rp 8.080.000 tiap meter tanah, belum termasuk bangunan dan tanaman. Ini sudah harga mati, daripada ribet sampai ke pengadilan hanya akan buang-buang waktu saja,” kata dia. (ade)