Home > METRO BERITA > Wacana Penggusuran PKL di Segitiga Emas Semarang, Ini Penjelasan Mbak Ita

Wacana Penggusuran PKL di Segitiga Emas Semarang, Ini Penjelasan Mbak Ita

METROSEMARANG.COM – Wacana penggusuran Pedagang Kaki Lima (PKL) di Segitiga Emas Kota Semarang yang meliputi Jalan Pandanaran, Jalan Gajah Mada dan Jalan Pemuda sempat meresahkan para pedagang. Terlebih lagi, ancaman penggusuran tersebut datang dari Camat Semarang Tengah.

Hevearita Gunaryanti Rahayu Foto: metrosemarang.com/dok
Hevearita Gunaryanti Rahayu
Foto: metrosemarang.com/dok

Dikonfirmasi hal tersebut, Wakil Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang memang menugaskan lurah se-Kota Semarang untuk mendata para PKL di wilayahnya. “Yang tahu daerah secara detil tentu saja para lurah dan camat. Mereka juga yang telah memberikan ijin ketika para PKL mulai mendirikan lapaknya di sana,” kata Mbak Ita, sapaan akrabnya, Kamis (6/10).

Setelah itu, data dari kelurahan akan masuk di daftar PKL Dinas Pasar Kota Semarang dan diverifikasi manakah yang merupakan PKL resmi dan PKL liar. Pemkot akan merelokasi PKL resmi ke kantong-kantong yang disediakan oleh Pemkot Semarang.

Dalam relokasi tersebut, Pemkot Semarang akan memprioritaskan PKL asal Kota Semarang. Hal itu dilakukan karena banyaknya PKL liar yang justru berasal dari luar Kota Semarang.

“Pada prinsipnya, para PKL akan di-list seluruh PKL di Kota Semarang dan akan dibuatkan SK Wali Kota tentang PKL. Daftar PKL dari para penguasa wilayah itu kami targetkan rampung sepekan kedepan,” kata dia.

Menurut Koordinator PKL di kawasan segitiga emas, M Arifin, wacana penggusuran tersebut sebelumnya telah disampaikan kepada para PKL yang berada di depan Masjid Baiturrahman Simpang Lima yang menghubungkan Jalan Gajahmada dan Jalan Pandanaran serta kepada PKL yang berada di sepanjang Jalan Gajahmada.

Lebih lanjut dia menuturkan, kepada pedagang di depan Masjid Baiturrahman, Camat Semarang Tengah menuturkan akan memindahkan PKL ke Jalan Pekunden Timur dan setiap PKL diharuskan membayar uang senilai Rp 2.250.000  untuk penyeragaman tenda serta pengecoran yang harus dibayarkan paling lambat tanggal 5 Oktober. Hal itu disampaikan dalam rapat di Kelurahan Pekunden.

“Hal tersebut d tolak oleh para PKL karena merasa tempat yang ditawarkan merupakan jalan alternatif yang sempit sehingga dapat mengakibatkan kemacetan serta kewajiban membayar di rasa sangat membebani para PKL,” terang M Arifin dalam keterangan tertulis, Selasa (4/10).

Sementara PKL sepanjang jalan Gajahmada sempat diundang dalam rapat di Kelurahan Kembangsari dimana Camat menyampaikan akan merelokasi mereka ke Jalan Depok dan diberi waktu sampai akhir Oktober. Hal itu ditolak para PKL dengan alasan telah sah menempati lokasi berjualan selama ini lewat SK Walikota Semarang No 511.3/16/2001. Selain itu, PKL juga mengeluhkan akan kehilangan pelanggan dimana usaha mereka telah di jalankan secara turun temurun sejak tahun 1960an. (ade)