Home > METRO BERITA > METRO KAMPUS > Waduh, Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Kurang

Waduh, Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Kurang

seminar nasional tentang Kesiapan Pemerintah Dalam Implementasi Undang-Undang 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya di Unika Soegijapranata. Foto Metrosemarang
seminar nasional tentang Kesiapan Pemerintah Dalam Implementasi Undang-Undang 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya di Unika Soegijapranata. Foto Metrosemarang

SEMARANG – Kesadaran hukum lalu lintas rendah. Hal itu mengemuka dalam seminar nasional tentang Kesiapan Pemerintah Dalam Implementasi Undang-Undang 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Seminar digelar Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang di Ruang Theater Gedung Thomas Aquinas Unika.

Seminar hari ini, Senin (29/9) menghadirkan enam pembicara dari unsur pengguna jalan raya hingga penyelenggara jalan raya. Perwakilan dari Kementerian Perhubungan, Bambang Susantono, Hari Sasono (Ketua Yayasan Astra Honda Motor), Edo Rusyanto, penulis buku ‘Menghapus Jejak Roda’ dan Ketua Umum Road Safety Association (RSA) Indonesia, Kompol Sugiyanto dari Direktorat¬† Lalu Lintas Polda Jateng dan Val.Suroto, Ahli Hukum Keperdataan FHK Unika Soegijapranata.

Kompol Sugiyanto menyebut, partisipasi masyarakat dalam penegakan UU 22/2009 kurang. Padahal pastisipasi itu salah satu azas dalam implementasi undang-undang. “Peran masyarakat yang rendah ini menunjukkan kesadaran hukum yang rendah. Peran dalam hal ini adalah oenegakan disiplin dan etika berlalu-lintas, serta peran memelihara sarana dan prasarana lalu lintas,” kata Sugiyanto.

Dosen FHK Unika, Val Suroto menilai kesadaran terhadap undang-undang lalu lintas tak melulu kewajiban masyarakat sebagai pengguna jalan. Melainkan juga pada pemerintah sebagai penyedia sarana dan prasarana lalu lintas dan polisi sebagai pengelolanya. “Jika terjadi kecelakaan yang merugikan pengguna jalan yang disebabkan karena kondisi lalu lintas dan sarananya, maka pengguna jalan bisa menggugat pemerintan yang berwenang,” kata Suroto.

Gugatan masuk pada hukum keperdataan. Sayangnya, karena rendahnya kesadaran dan pemahaman hukum lalu lintas itu, tidak semua kasus kecelakaan menelurkan gugatan ke pengadilan.

“Ada banyak faktor, salah satunya karena pemahaman terhadap undang-undang yang kurang. Faktor ekonomi serta sosial budaya, adat istiadat juga mempengaruhi. Padahal jika ada jalan rusak, rambu-rambu yang kurang hingga keamanan jalan yang tidak memadai, itu memicu kecelakaan dan menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemerintan bisa digugat,” tandas Suroto. (MS-06)