10 Tahun Berlalu, Implementasi UU Kebencanaan Tak Efektif

METROSEMARANG.COM – Hari ini, Rabu (26/4), tepat 10 tahun berlalu sejak Gunung Merapi memuntahkan laharnya. Sejak saat itu pula, pemerintah Indonesia menerbitkan UU Nomor 24 Tahun 2007 yang mengatur Tentang Penanggulangan Bencana Alam.

Simulasi penanggulangan bencana di Kantor Gubernur Jateng, Rabu (26/4). Foto: metrosemarang.com/fariz fardianto

Namun demikian, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah, Sarwa Pramana menganggap sejak 10 tahun belakangan ini, implementasi UU Nomor 24 Tahun 2007 tak terlalu efektif bagi masyarakat.

“Sebab, masih ada beberapa pasal di dalam perundang-undangan tersebut yang belum dilaksanakan dengan baik,” ungkap Sarwa kepada metrosemarang.com.

Hal ini sangat ironis, katanya, mengingat posisi negara Indonesia sebagai kepulauan yang berada dalam lingkar gunung berapi (ring of fire). Sehingga, ia mendorong kepada pemerintah untuk lekas merubah pelaksanaan UU Nomor 24 Tahun 2007 itu jadi Keputusan Presiden (Kepres) dengan menetapkan tanggal 26 April sebagai Hari Kesiapsiagaan Nasional.

Ia sendiri melihat selama ini pemahaman masyarakat Jawa Tengah dalam menanggulangi bencana mulai meningkat. Warga di lokasi rawan bencana, menurutnya bahkan mulai mengaktifkan lagi pola-pola kearifan lokal untuk mendeteksi datangnya bencana alam.

“Memang di masa kini, teknologi sudah dipakai oleh mayoritas warga. Tapi yang patut dicermati, warga di lereng pegunungan tetap menggunakan kearifan lokal untuk mengumpulkan di titik tertentu,” jelasnya.

Dengan mengetuk-ngetuk kentongan, warga lereng gunung bisa bergerak cepat untuk mendeteksi bencana erupsi. Pun demikian dengan penanda alam lainnya, macam hewan-hewan yang turun gunung, suara gamelan yang tidak ada fisiknya hingga pancuran tujuh rupa di Baturraden yang tiba-tiba mendidih diatas 30 derajat celcius.

“Hal itu jadi bukti bahwa kearifan lokal tetap dipegang teguh oleh masyarakat kita,” bebernya.

Selama 10 tahun, ia menyebut bencana banjir dan tanah longsor naik signifikan diatas 100 persen. Jumlah kejadiannya ada setidaknya 2.300 bencana.

“Longsor terparah muncul di Banjarnegara dan Karanganyar. Di sana warganya harus direlokasi secepatnya karena mereka berpijak pada tanah yang sangat rawan longsor,” ujar Sarwa. (far)

You might also like

Comments are closed.