14 Persen Warga Semarang Belum Ikut BPJS Kesehatan

METROSEMARANG.COM – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kota Semarang menyatakan masih ada sekitar 14% jumlah penduduk kota ini yang belum ikut program jaminan kesehatan. Jumlah penduduk Kota Semarang saat ini berjumlah sekitar 1,7 juta orang.

Anggota dewan Dyah Ratna Harimurti Relationship Officer BPJS Kesehatan Kota Semarang, Sutarso pada acara reses di SMPN 15 Semarang, Minggu (13/8).

”Sudah ada sebanyak 1,3 juta warga Semarang yang telah mengikuti program BPJS Kesehatan atau 86%. Mereka memiliki Jaminan Kesehatan Nasional–Kartu Indonesia Sehat ( JKN- KIS),” kata Relationship Officer BPJS Kesehatan Kota Semarang, Sutarso pada acara reses Anggota DPRD Kota Semarang Dyah Ratna Harimurti di SMPN 15 Semarang, Minggu (13/8).

Dia menjelaskan, kekurangan 14% tersebut ditargetkan akan diselesaikan pada tahun ini. Sehingga jangkauan pelayanan BPJS Kesehatan bagi warga Kota Semarang semakin luas. Sebagai langkah percepatan pihaknya akan melakukan upaya jemput bola dengan buka stand pendaftaran di beberapa tempat publik, seperti di Java Mall, Matahari, dan lainnya.

Selain itu, pihaknya akan memberikan kemudahan pendaftaran menjadi peserta BPJS Kesehatan yaitu cukup menyiapkan fotokopi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk. ”Tapi kami juga mengimbau bagi masyarakat yang memiliki tunggakan (iuran BPJS Kesehatan) agar segera melunasinya,” ujarnya.

Baca Juga: Pemkot akan Biayai Premi BPJS 50 Ribu Warga Miskin Mulai 2017

Sementara itu Anggota dewan Dyah Ratna Harimurti mengatakan bahwa di lapangan masih banyak penyimpangan dalam pelaksanaan program BPJS Kesehatan. Seperti ada warga yang seharusnya mendapatkan KIS tapi sampai sekarang belum menerimanya.

Selain itu ada warga miskin yang belum masuk dalam data base. Padahal kalau harus ikut BPJS Kesehatan mereka tidak mampu membayar iuran yang harus dibayarkan per kepala keluarga.

”Dan yang lebih memberatkan lagi, warga yang pekerjaannya diputus kontrak (PHK) atau resign kewajiban membayar iurannya tidak bisa diputus, sehingga tunggakannya menumpuk berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Saat butuh biaya pengobatan rumah sakit mereka wajib bayar tunggakannya dulu,” pungkas dewan dari Fraksi PDI Perjuangan ini. (duh)

You might also like

Comments are closed.