Penyaluran Solar Subsidi di SPBUN Semakin Tepat Sasaran Dengan QR Code, Nelayan Mudah Dapat BBM Bersubsidi dan Jaminan Ketersediaan

METROSEMARANG.COM, Pekalongan – Pertamina terus berusaha untuk mewujudkan program prioritas Nasional dalam mewujudkan keadilan sosial, khususnya ketersediaan serta kemudahan akses BBM untuk seluruh masyarakat Indonesia tak terkecuali para nelayan.

Ketersediaan serta kemudahan akses BBM sangat dibutuhkan agar nelayan dapat menggunakan BBM sesuai kebutuhan operasionalnya.

Akses bahan bakar bagi nelayan dijamin oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 yang mewajibkan pemerintah menyediakan stasiun pengisian bahan bakar, termasuk memberikan subsidi.

Kebijakan subsidi bahan bakar bagi nelayan skala kecil bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dengan memperoleh BBM yang murah untuk menangkap ikan, karena 60-70% biaya penangkapan ikan dihabiskan untuk membeli bahan bakar.

Guna memastikan penyaluran solar bersubsidi bagi nelayan tepat sasaran, Pertamina Regional Jawa Bagian Tengah (RJBT) mulai memberlakukan pembelian solar subsidi di SPBU nelayan melalui QR Code.

Senior Supervisor Communication and Relations Pertamina Regional Jawa Bagian Tengah (RJBT), Marthia Mulia Asri mengatakan, Pertamina akan selalu hadir untuk membantu ekonomi nelayan dengan memastikan pasokan BBM subsidi untuk nelayan terpenuhi sesuai dengan kebutuhan.

Untuk memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran Pertamina sudah mulai memberlakukan pengguna QR Code untuk pembelian BBM subsidi di SPBU nelayan.

“Dulu catatan pembelian mengandalkan catatan manual dari SPBUN atau SPBB, sekarang sudah terdata secara online,” katanya.

Tia menyebut, penggunaan QR Code selain untuk memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran juga untuk memudahkan negara mengetahui siapa saja yang membeli dan kewajarannya.

QR Code ini sudah melalui proses verifikasi, sehingga sudah jelas siapa yang berhak dapat membeli BBM solar subsidi, dan di SPBU Nelayan pembelian solar subsidi harus disertai dengan surat rekomendasi.

Tia menambahkan, ditargetkan sampai tahun 2024 mendatang ada 250 SPBU nelayan di seluruh Indonesia.

Khusus di wilayah Jawa Tengah dan DIY sudah ada 34 SPBUN dan SPBB. Sampai akhir tahun 2023 akan ada penambahan tiga SPBU nelayan di Semarang, Demak, dan Kendal.

“Untuk Semarang dalam waktu dekat akan diresmikan. Lokasinya di Tambaklorok. Sedangkan untuk Demak dan Kendal masih On Progress,” ujarnya.

Salah satu SPBU nelayan yang sudah memberlakukan penggunaan QR code untuk pembelian solar subsidi adalah SPBU nelayan 47.511.05 Jasa Mina Pekalongan yang berada di Kelurahan Panjang Baru, Pekalongan Utara, Kota Pekalongan Jawa Tengah.

SPBU nelayan ini melayani setidaknya 125 kapal nelayan di bawah 30 Gross Ton (GT). Untuk kapal di atas 30 GT dilayani menggunakan BBM non Subsidi.

Manfaat keberadaan SPBU nelayan sangat dirasakan oleh para nelayan. Selain karena semakin mudah mendapatkan BBM dengan harga resmi sesuai ketentuan pemerintah dan juga adanya jaminan ketersediaan pasokan.

Salah satu nelayan Muhammad Nuzul Trisapto,35, warga Krapyak Lor, Pegirikan, Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, mengaku dengan adanya SPBU Nelayan ketersediaan solar subsidi untuk kebutuhan melaut selalu tersedia.

Pria yang akrab disapa Tri ini mengatakan, untuk mendapatkan solar subsidi harus mendapatkan surat rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan.

Setelah surat rekomendasi turun dirinya bisa mendapatkan alokasi solar subsidi. Untuk dirinya sendiri, Purnomo mengaku, mendapatkan alokasi sebanyak 60 liter per hari dengan harga Rp8600 per liter.

Rekomendasi 60 liter itu kata dia cukup untuk melaut semalam, mengingat kapal miliknya hanya 1 GT.

“Surat rekomendasi masa berlakunya 1 bulan, nanti kalau sudah habis minta rekomendasi lagi,” katanya, Selasa (24/10/2023).

Dia mengaku, meski setiap bulan harus mengurus surat rekomendasi hal itu tidak menjadi masalah. Pasalnya, dengan rekomendasi itu Ia mendapatkan jaminan ketersediaan BBM bersubdisi yang menjadi kebutuhan utama untuk melaut.

Terlebih lanjutnya, saat ini Pertamina juga sudah memberlakukan penggunaan QR Code, untuk pembelian solar subsidi bagi nelayan. Penggunaan QR Code untuk memastikan penyaluran solar subsidi bagi nelayan tepat sasaran.

“Ya ndak apa-apa (pakai QR Code), yang penting solarnya ada, jadi kita tetap bisa melaut,” ucapnya.

Dengan adanya SPBU nelayan, kata dia para nelayan tidak kesulitan mencari BBM dengan harga sesuai ketentuan pemerintah.

Hal yang sama diungkapkan, Eko Purnomo nelayan warga Panjang Baru,Pekalongan Utara.

Menurut dia, dengan menggunakan QR Code pembelian solar subsidi bagi nelayan lebih mudah karena bisa dilakukan dari mana saja.

Eko mengaku, dalam sehari melaut dia biasa menghabiskan kurang lebih 60 liter, sesuai dengan rekomendasi yang ia dapatkan.

“Dalam sekali melaut, biasanya hanya membutuhkan sekitar 60 hingga 65 liter solar, soalnya hanya melaut di sekitar perairan Pekalongan saja,” ujarnya.

Menurutnya, tidak ada kendala pembelian solar bersubsidi dan pasokan juga lancar, meski dibatasi hanya 60 liter per harinya.

Manager SPBU nelayan 47.511.05 Jasa Mina Pekalongan, Indah Wahyu mengatakan, pihaknya tidak hanya melayani pembelian solar subsidi untuk nelayan, namun juga solar non subsidi untuk kapal-kapal diatas 30GT.

“Kita mendapatkan alokasi solar subsidi untuk para nelayan sekitar 200 ton perbulan. Jumlah ini sesuai dengan rekomendasi yang kami terima. Sedangkan nelayan yang terdata menerima subsidi mencapai 125 kapal,” katanya.

Dia mengungkapkan, pihaknya melayani penjualan BBM bersubsidi hanya untuk nelayan yang memiliki surat rekomendasi dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Pekalongan.

Indah memastikan penyaluran solar subsidi untuk nelayan tepat sasaran. Pasalnya selain harus memiliki surat rekomendasi dari dinas terkait, juga harus menggunakan QR Core.

“Kebutuhan solar setiap kapal untuk berlayar berbeda, sehingga pembelian solar terutama bagi nelayan bersubsidi disesuaikan dengan rekomendasi,” jelasnya.

Untuk penyaluran kata dia, diatur agar kapal yang kecil yang membutuhkan BBM juga mendapatkan pasokan. Semua yang dilayani terdata dan memiliki rekomendasi. Kapal yang tidak memiliki rekomendasi tidak bisa melakukan pengisian BBM subsidi.

Sedangkan untuk solar non subsidi tetap dilayani, namun untuk pengisiannya langsung dari armada tangki BBM pertamina. “Untuk Non Subsidi rata 150 ton per bulan,” ucapnya.