24 Korban Tragedi 1965 akan Diberi Satu Batu Nisan

Warga Kampung Plumbon membersihkan area kuburan massal korban tragedi 1965. Di lokasi tersebut rencananya juga akan dipasang batu nisan sebagai penanda. Foto: metrosemarang.com/ade lukmono
Warga Kampung Plumbon membersihkan area kuburan massal korban tragedi 1965. Di lokasi tersebut rencananya juga akan dipasang batu nisan sebagai penanda. Foto: metrosemarang.com/ade lukmono

SEMARANG – Kegiatan memberikan batu nisan terhadap korban peristiwa G30S/PKI di Kampung Plumbon, Wonosari tidak lepas juga dari peran komunitas sejarah, aktivis HAM dan mahasiswa. Itu dirasa perlu untuk memberikan perlakuan yang sama pada siapapun, termasuk para anggota PKI. Nantinya satu kuburan massal akan diberi nama ‘Mutiah dan Kawan-kawan’.

“Kami melihatnya bukan sebagai anggota PKI, namun sebagai sesama manusia. Kami mendengar bahwa ke-24 korban tersebut dulunya dieksekusi tanpa proses pengadilan,” terang anggota Perkumpulan Masyarakat Semarang untuk HAM (PMS-HAM), Yunantyo Adi, Jumat (29/5) di Kampung Plumbon Kelurahan Wonosari, Ngaliyan.

Dia menginginkan, semua lapisan masyarakat ‘memaafkan’ tragedi PKI masa silam dan beranjak membangun Indonesia bersama-sama. “Jangan sampai kita jadi tawanan masa lalu. Indonesia masih punya banyak permasalahan yang perlu diselesaikan,” tambahnya.

Ini juga dimaksudkan untuk memberikan kenyamanan bagi keluarga korban yang dulunya sering ziarah secara sembunyi-sembunyi. Dengan berubahnya anggapan miring tersebut, maka diharapkan keluarga korban bisa nyaman mengunjungi makam keluarganya yang dikuburkan di sana.

Sebagian warga Plumbon, Wonosari biasa menyebut makan tersebut dengan nama Kuburan Plumbon. Ada juga yang menamainya dengan Makam Bu Mutiah. Menurut Adi, Makam tersebut biasa disebut Makam Bu Mutiah lantaran dia adalah satu-satunya wanita dari 24 korban yang dimakamkan di sana.

Mutiah merupakan dalang perempuan asal Kendal. Selain Mutiah, di kuburan massal tersebut juga terdapat Soesetyo, Bupati Kendal pada saat itu.

Dari penuturannya, 24 orang tersebut baru teridentifikasi dari pengakuan keluarga korban. Sedangkan untuk uji forensik urung dilaksanakan lantaran mereka belum mempunyai hak untuk melakukan itu.

“Kami masih menunggu apakah korban-korban tersebut diperbolehkan dikubur ulang atau tidak oleh komnas HAM. Kami juga menunggu apakah korban tersebut merupakan barang bukti sebuah peristiwa atau tidak,” kata dia. (ade)

You might also like

Comments are closed.