Bupati Klaten Nonaktif Divonis 11 Tahun Bui

METROSEMARANG.COM – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang menjatuhkan vonis penjara selama 11 tahun kepada Bupati Klaten nonaktif Sri Hartini lantaran terbukti terlibat kasus suap dan gratifikasi perubahan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) tahun anggaran 2016-2017.

Sidang vonis Bupati Klaten non aktif Sri Hartini, Rabu (20/9). Foto: metrosemarang.com/fariz fardianto

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Semarang, Antonius Wijantono, menyebut bahwa Sri Hartini telah melanggar ketentuan pasal suap sebagaimana pasal 12 huruf A dan pasal gratifikasi sebagaimana pasal 12B undang-undang tindak pidana korupsi.

Tindakan Sri Hartini juga masuk dalam ranah korupsi terdakwa secara berlanjut sesuai pasal 64 KUHP. “Terdakwa secara sadar melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut,” ungkap Antonius, di ruang sidang Tipikor, Rabu (20/9).

Terdakwa, lanjutnya dalam rangkaian sidang yang digelar selama ini juga terbukti menerima suap serta gratifikasi dalam empat kasus sekaligus. Perbuatan terdakwa dinilai tidak mendukung upaya Pemerintah memberantas tindak korupsi.

Dalam kasus ini, majelis hakim membebankan denda bagi terdakwa sebesar Rp 900 juta atau setara 10 bulan penjara dalam kasus tersebut.

Usai mendengar putusan hakim, Sri Hartini hanya bisa tertunduk lesu. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK Afni Carolina, menambahkan putusan hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa yang meminta hukuman 12 tahun dan denda sampai Rp 1 miliar. “Kami masih pikir-pikir,” tukasnya. (far)

You might also like

Comments are closed.