Ada Aturan Baru, Target Pajak Reklame Terancam Tak Tercapai

METROSEMARANG.COM – Pendapatan Pemerintah Kota Semarang dari pajak reklame terancam tidak memenuhi target karena adanya peraturan baru. Dalam aturan teranyar pemerintah kota hanya boleh menarik pajak dari reklame yang jelas memiliki izin.

Ilustrasi. Pemkot Semarang hanya boleh menarik pajak dari reklame yang jelas berizin. Foto: metrosemarang.com/dok

Hal itu sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomer 6 Tahun 2017 tentang Pajak Reklame yang baru. Sedangkan pada peraturan sebelumnya, Perda Nomer 6 Tahun 2011 pemerintah wajib mengambil pajak dari semua reklame di Semarang yang sudah terpasang.

Menurut Kabid Pajak II Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang, Agus Wuryanto, tahun lalu dengan semua reklame terpasang bisa diambil pajaknya, realisasi pendapatannya mencapai sebesar Rp 29 miliar dari target hanya sekitar Rp 28 miliar.

”Tapi aturan kemarin baik reklame yang berizin atau tidak berizin kalau sudah tayang atau dipasang harus diambil atau dibayar pajaknya,” ujarnya, Jumat (22/9).

Tahun ini target pendapatan pajak reklame dinaikkan menjadi sebesar Rp 31 miliar. Hingga pertengahan bulan September baru tercapai sekitar 74%. Karena adanya peraturan baru, pihaknya hanya dapat menagih pembayaran pajak pada reklame yang berizin.

Padahal dari hasil penelusuran lapangan bersama pansus DPRD Kota Semarang belum lama ini, menurut Agus Wuryanto, banyak reklame yang belum berizin. Seperti di daerah Garnisun dan Kaliwiru, dari dua titik ada sekitar 6 reklame besar yang tidak memiliki izin.

Untuk bisa mencapai target pendapatan, maka pihaknya hanya bisa berharap pada penegakan peraturan daerah terhadap reklame-reklame yang tidak berizin. Reklame-reklame liar tersebut harus dikejar untuk mengurus perizinannya.

”Karena untuk perizinan dan penegakkan sendiri, adalah kewenangan Distaru (Dinas Tata Ruang) dan Satpol PP,” kata Agus Wuryanto. (duh)

You might also like

Comments are closed.