Dewan Pertanyakan Standar Operasional Trans Semarang

METROSEMARANG.COM – Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang mendesak pengelola Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang harus memiliki SOP (Prosedur Standar Operasi) yang jelas. Hal ini mengingat banyak armada Trans Semarang yang diketahui belum melakukan uji KIR atau uji kelayakan kendaraan.

Dishub Semarang mengecek kelaikan armada BRT, Jumat (16/6). Foto: metrosemarang.com/dok

‘’Pengelola harus memiliki SOP yang jelas, sehingga hal tersebut (telat melakukan uji KIR) tidak perlu terjadi,’’ kata Anggota Komisi C DPRD Kota Semarang, Suharsono, Senin (25/9).

Komisi yang membidangi transportasi ini menilai, uji KIR adalah uji kelayakan kendaraan angkutan. Sehingga dari hasil uji itu akan terpantau dengan baik kelayakan dari setiap armada Trans Semarang. Apalagi ini menyangkut angkutan massal layanan yang disediakan oleh Pemerintah Kota Semarang sendiri, tentu SOPnya harus lebih ketat lagi.

Anggota dewan dari Fraksi PKS ini mengingatkan, bahwa beberapa kali armada Trans Semarang telah mengalami kecelakaan. Karenanya dia berharap, pengelola Trans Semarang agar segera melakukan uji KIR dan jangan sampai terlambat.

Terkait apa perlu armada Trans Semarang yang belum uji KIR dilarang beroperasi dulu, Suharsono menegaskan prinsipnya yang penting uji KIR harus segera dilaksanakan. ‘’Karena waktunya pun tidak terlalu lama,‘’ tegasnya.

Diketahui Dinas Perhubungan Kota Semarang telah menyatakan ada 11 armada Trans Semarang yang sudah habis uji berlaku KIR-nya. Keterlambatan melakukan uji KIR atau uji kelayakan ini diketahui saat dilakukan sidak KIR Trans Semarang di Shelter Jalan Pemuda, Minggu sore (24/9).

Plt Kepala BLU Trans Semarang Ade Bhakti mengatakan, 11 armada Trans Semarang yang telat uji KIR itu beroperasi di koridor V. Pihaknya telah menghubungi operator koridor tersebut untuk mengandangkan semua armada tersebut dan segera melakukan uji KIR.

‘’Kejadian ini sudah termasuk kategori kelalaian terkait tanggung jawab operator dalam perawatan armada dan kelengkapan administrasi. Kami bisa tunda pembayaran BOK (Biaya Operasional Kendaraan) PT Minas Makmur Jaya (sebagai operator),’’ tandasnya. (duh)

You might also like

Comments are closed.