Home > METRO BERITA > Admin LAPOR! Dilarang Slow Respons Tanggapi Aduan Masyarakat

Admin LAPOR! Dilarang Slow Respons Tanggapi Aduan Masyarakat

METROSEMARANG.COM – Para Admin LAPOR! di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Semarang mendapatkan sosialisasi pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat, dan pedoman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Sosialisasi pedoman pengelolaan pengaduan masyarakat. Foto: metrosemarang.com/masrukhin abduh

Acara tersebut digelar Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo) Kota Semarang di Gedung Serbaguna, Balaikota, Kamis (28/9). Dibuka oleh Asisten Adminitrasi Umum Setda Kota Semarang Agustin Lusin Dwimawati dan narasumber adalah Bona Ventura dan Widi Nugroho.

Kabid Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik Diskominfo Kota Semarang, Diah Supartiningtyas mengatakan, sistem LAPOR! ini telah diterapkan pemkot sejak tahun 2016. Tujuanya adalah memberikan ruang partisipasi yang luas bagi masyarakat yang ingin ikut mengawasi pelaksanaan program pembangunan serta pelayanan publik oleh pemerintah.

”Sistem LAPOR! ini merupakan sarana pengaduan dan penyampaian aspirasi berbasis media sosial pertama di Indonesia, sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional dikelola oleh Kantor Staf  Presiden (KSP),” jelasnya.

Sementara itu Asisten Adminitrasi Umum Setda Kota Semarang Agustin Lusin Dwimawati mengatakan, program LAPOR! dapat memetakan setiap pengaduan dari masyarakat. Dalam Perwal Nomor 35 tahun 2017 dinyatakan setiap orang berhak memperoleh informasi publik.

”Namun di lapangan yang terjadi sekarang masih ada informasi yang seharusnya bersifat terbuka bagi masyarakat, justru terkesan ditutup-tutupi,” katanya.

Menurut Lusin, sekarang bukanlah jamannya lagi informasi ditutup-tutupi oleh pemerintah. Jika hal itu dilakukan justeru akan menjadi akar munculnya kecurigaan masyarakat kepada pemerintah, yakni akan menilai ada indikasi penyelahgunaan wewenang oleh pemerintah.

Karena itu kegiatan sosialisasi semacam ini dinilai cukup penting, sebab adanya tuntutan akuntabilitas dalam pelenyelenggaraan pemerintahan. Dari kegitan ini diharapkan seluruh Admin LAPOR! setiap OPD menjadi paham jenis-jenis informasi yang bisa diberikan ke masyarakat.

”Mudeng informasi mana yang wajib, mana yang serta merta, mana yang termasuk informasi berkala dan mana yang dikecualikan. Sehingga tak ada lagi yang bingung atau istilah slow respon ketika menanggapi aduan layanan publik dari masyarakat,” tegasnya. (duh)