95 Persen Angkutan Umum di Jawa Tengah Belum Berbadan Hukum

angkutan

SEMARANG – Angkutan umum di Jawa Tengah diberi waktu hingga akhir tahun ini untuk memenuhi kewajiban berbadan hukum. Saat ini baru sekitar 5 persen angkutan umum yang sudah berbadan hukum.

Berdasarkan usulan dari Organda Pusat yang direkomendasikan Kementerian Perhubungan, akhirnya Menteri Dalam Negeri menurunkan rekomendasi tersebut dalam Permendagri nomor 101 tahun 2014 mengenai pemberlakuan subsidi bagi kendaraan umum orang dan barang.

Di peraturan tersebut dijelaskan bahwa setiap angkutan umum wajib berbadan hukum. “Saat ini baru 5 persen angkutan umum yang berbadan hukum di Jawa Tengah,” ujar Kabid Angkutan Darat Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dinhubkominfo) Jawa Tengah, Untung Sirinanto.

Dengan diberlakukannya kewajiban angkutan untuk berbadan hukum, diharapkan pengelolaan transportasi massal ini bisa lebih professional. Pemerintah memberikan dua pilihan badan hukum, yakni badan hukum yang berbentuk Koperasi atau PT.

“Jika tidak menjalankan kewajiban ini sampai batas akhir, yaitu 31 Desember 2015, maka subsidi yang harusnya diterima dengan besaran 70 persen dari dasar pengenaan PKB BBNKB tidak akan berlaku,” tuturnya.

Aturan ini dinilai akan memudahkan para pengusaha dan operator dan menjaga kualitas layanan. “Jika sudah terdaftar, pemerintah akan mudah memberi bantuan,” pungkasnya Senin (30/3) petang. (ade)

You might also like

Comments are closed.