Aliansi Buruh Tuntut Dewan Pengupahan Diawasi

Ilustrasi
Ilustrasi

SEMARANG – Aliansi Gerakan Buruh Berjuang (Gerbang) dari sejumlah serikat pekerja di Kota Semarang melakukan aksi demonstrasi di balai kota Kamis (11/9/2014). Mereka menuntut pengawasan ketat terhadap kerja Dewan Pengupahan Kota oleh pemerintah kota demi terwujudnya perbaikan sistem pengupahan.

Dalam aksi yang diikuti ratusan peserta ini, para pekerja membawa sejumlah poster berisi kecaman dan menyemut di badan Jalan Pemuda hingga membuat jalan tersebut sempat ditutup untuk kendaraan. Aksi yang dilakukan bersamaan pelantikan dan penetapan Pimpinan DPRD Kota Semarang definitif ini, membuat empat pimpinan dewan Supiryadi, Joko Santoso, Agung Budi Margono dan Wiwin Subiyono langsung turun menemui mereka.

Para pekerja menilai kondisi mereka belum berubah khususnya tentang pengupahan. Meskipun selama ini tuntutan hingga gugatan telah dilakukan untuk memperbaiki regulasi dan tata aturan pengupahan menjadi lebih baik. Permasalahan pengupahan adalah menyangkut mekanisme survei, tempat, merek barang, dan mekanisme penetapan hasil survei.

Dikawal oleh ratusan petugas kepolisian, dalam orasinya mereka menuding Dewan Pengupahan yang bekerja melakukan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di pasar-pasar, belum secara murni dan konsekuen mengakomodir usulan perbaikan dari para pekerja. Padahal KHL itu yang digunakan sebagai acuan penetapan Upah Minim Kota/Kabupaten (UMK).

‘’Karena itu, kami menuntut Wali Kota Semarang melakukan pengawasan secara melekat terhadap kerja Dewan Pengupahan. Harus memerintahkan kepada Dewan Pengupahan Kota untuk melakukan survei terhadap 60 item survei KHL secara benar dan tidak manipulatif,’’ kata koordinator lapangan, Ahmad Zainudin saat menyampaikan orasi.

Ia menjelaskan, dalam hal mekanisme survei oleh Dewan Pengupahan, selama ini ternyata tidak dilakukan terhadap seluruh item kebutuhan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 13 Tahun 2012, seharusnya dilakukan terhadap 7 item pokok dan 60 sub item kebutuhan dasar hidup layak. ‘’Itu ternyata tidak disurvei sepenuhnya oleh Dewan Pengupahan,’’ katanya.

Menurutnya, Dewan Pengupahan hanya melakukan survei terhadap sebagian kecil dari kebutuhan, bahkan cenderung di bawah 30 item saja. Karena itu tak mengherankan sering ditemukan angka kebutuhan yang hanya copy paste dari survei tahun-tahun sebelumnya. Padahal faktanya harga kebutuhan di pasar terus bergerak naik karena kenaikan tarif dasar listrik, bahan bakar, dan lainnya. ‘’Kemudian responden, dalam lampiran hasil survei disebutkan responden 3 orang, tapi faktanya survei hanya dilakukan  terhadap satu atau dua orang responden saja,’’ tambahnya usai orasi.

Sedangkan dalam merek barang yang disurvei oleh Dewan Pengupahan, banyak barang yang disurvei dipilih yang kualitasnya rendah. Tempat survei yang dipilih juga sengaja di pasar yang harganya terdapat selisih lebih rendah untuk jenis barang yang sama. Jika perbebadaan harganya hingga hanya Rp 50.000 masih wajar, namun faktanya selisih harganya mencapai hingga Rp 200.000.

Sementara dalam mekanisme penetapan hasil survei, lanjut Ahmad Zainudin, Dewan Pengupahan sering kali tidak melakukannya berdasarkan hasil survei secara riil di lapangan. Bahkan cenderungnya dilakukan secara tertutup dan tidak sepengetahuan dari anggota Dewan Pengupahan dari unsur pekerja.

‘’Sebagai pembanding, pernah dilakukan pengecekan secara riil terhadap hasil survei lapangan (oleh Dewan Pengupahan) pada bulan Agustus, ternyata hasil survei di Pasar Langgar oleh Dewan Pengupahan unsur pekerja berbeda dengan selisih harga hingga Rp223.833,’’ tegasnya. (MS-13)

You might also like

Comments are closed.