Ambil Paksa Kendaraan Kreditan oleh Debt Collector Itu Tindakan Ilegal

METROSEMARANG – Pengambilan paksa kendaraan baik sepeda motor maupun mobil di jalanan oleh debt collector adalah tindakan melanggar Undang-Undang Fidusia. Semestinya ada prosedur yang harus dilakukan lebih dulu. Yakni adanya surat pemberitahuan.

debt collector motor
ilustrasi. (sumber: online24.com

“Tidak sesuai dengan prosedur seperti yang tertera dalam Undang-Undang Fidusia. Ada aturannya, seperti pemberitahuan lebih dulu. Tidak bisa eksekusi di jalanan karena kita negara hukum, segala sesuatunya harus berlandaskan hukum,” kata Kepala Biro Penyusunan dan Penyuluhan Hukum Divisi Hukum Mabes Polri, Brigjend Pol Dr Agus Makbul.

Agus Makbul menyatakan hal itu di sela pengukuhan Pengurus Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK-RI) DPD Jateng di Rumah Dinas Walikota di Manyaran, Minggu (29/4).

Agus mengatakan, perlu adanya lembaga perlindungan konsumen seperti LPK-RI, yang akan bisa membantu banyak konsumen. Menurutnya, selama ini konsumen selalu dirugikan jika kendaraan mereka diambil paksa debt collector. Bahkan untuk melapor ke polisipun mereka tidak bisa. Dan tidak jarang, banyak laporan perampasan kendaraan oleh debt collector diabaikan.

“Tugas LPK RI itu nanti sangat berat. Walaupun tidak masuk dalam ranah penyidikan, tapi masyarakat bisa lapor untuk mendapatkan perlindungan, kita dari kepolisian sangat mengapresiasi,” katanya.

Pembina LPK-RI Moch Ansory menambahkan, perampasan kendaraan bermotor oleh debt collector menjadi momok bagi masyarakat yang menggunakan fasilitas kredit baik dari perbankan maupun perusahaan finance lainnya. Karenanya, masyarakat sebagai konsumen, harus lebih cerdas dan tau apa yang menjadi hak-hak konsumen.

Perusahaan finance nakal yang menggunakan jasa debt collector, lanjutnya, kini sudah tidak diperbolehkan. “Yang berhak atas penarikan kendaraan bermotor dalam kasus kredit hanya pengadilan. Jika praktik perampasan kendaraan masih terjadi, sama halnya perusahaan leasing menggunakan jasa preman, dan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua LPK RI DPD Jateng Misrayanti mengungkapkan, praktik perampasan kendaraan bermotor oleh debt collector masih sering terjadi. Disebabkan banyak masyarakat yang tidak mengetahui hak-haknya sebagai konsumen. Bagi masyarakat yang mengalami hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu, harus melapor kepada pihak-pihak yang bisa melindungi haknya sebagai konsumen seperti LPK. (duh)

Comments are closed.