APBD Terbatas, Ini Kiat Hendi Lakukan Percepatan Pembangunan

METROSEMARANG.COM – Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, menyampaikan kiat pemerintahannya melakukan percepatan pembangunan di tengah Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kota yang sangat terbatas. Yaitu dengan menerapkan model pemerintahan yang partisipatif.

Upacara peringatan HUT ke-470 Kota Semarang di halaman Balai Kota, Selasa (2/5). Foto: metrosemarang.com/masrukhin abduh

Di Ulang Tahun Kota Semarang yang ke-470 hari ini, kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Hevearita G Rahayu di Kota Semarang sudah berjalan 1 tahun 2 bulan. Ia telah membuktikan pembangunan yang sifatnya instruktif pada zaman-zaman dulu, bisa diubah menjadi pembangunan yang bersifat lebih partisipatif.

”Masyarakatnya ikut terlibat, ikut menentukan titik mana yang jadi prioritas, ikut merawat, juga ikut andil dalam percepatan pembangunan. Mulai dari monitoring bahkan sampai dengan pelaksanaan,” jelasnya usai upacara HUT Kota Semarang ke 470 di halaman balai kota, Selasa (2/5).

Wali kota yang disapa Hendi ini, menyatakan komitmen tetap akan melakukan percepatan pembangunan, yang bisa dirasakan langsung masyarakat dan tepat sasaran. Ia menegaskan akan tetap menjalankan pemerintahan yang partisipatif dengan melibatkan seluruh stakeholders.

Menurutnya, kalau tadinya semua ragu dengan model pemerintahan partisipatif, tapi sekarang sudah banyak contoh-contoh penerapannya di Kota Semarang. Misalnya, seperti program Kampung Tematik yang bisa berjalan dengan baik meskipun anggarannya dari pemkot hanya Rp 200 juta.

Tetapi karena masyarakat ikut terlibat dan berpartisipasi, sehingga kegiatan Kampung Tematik ini jika dihitung rata-rata setiap pembangunan kampung tematik anggarannya mencapai Rp 500 – 800 juta. Padahal anggaran yang disiapkan dan diberikan oleh pemkot hanya Rp 200 juta.

”Selebihnya dari partisipstif  tadi. Seperti kemarin kita buat Kampung Pelangi di daerah Wonosari di belakang Pasar Kembang, itu kalau dihitung oleh kawan-kawan habisnya sekitar Rp 2 – 3 miliar, tapi tanpa bantuan APBD pun sekarang sudah berjalan. Dari mana (dana) itu? partisipasi masyarakat,” terangnya.

Hendi menegaskan, pola-pola kegiatan percepatan pembangunan yang partisipatif itu akan terus dikembangkan. Hal ini bukan karena pemerintah tidak mau mengeluarkan uang, tapi karena semua  tahu bahwa APBD kota ini dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya jauh tertinggal.

”Kalau kita hanya mengacu pada jumlah APBD kita, maka pembangunan tidak akan bisa berjalan masif. Sehingga meskipun APBD kita Rp4,7 triliun, tapi kita berharap dengan partisipasi masyarakat setiap tahunnya bisa melaksanakan pembangunan yang lebih cepat,” tegasnya. (duh)

You might also like

Comments are closed.