Awal Mei Tarif Listrik Tidak Naik, Ini Alasannya

METROSEMARANG.COM – Memasuki awal Mei 2017, PT PLN memastikan tak ada kenaikan tarif dasar listrik (TDL), termasuk di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Hanya saja, menurut pengakuan I Made Suprateka,
Kepala Satuan Komunikasi Korporat PT PLN, pihaknya bulan ini hanya mengurangi jumlah subsidi listrik bagi pelanggan rumah tangga.

Ilustrasi

Pelanggan yang terkena pengurangan subsidi yang memakai daya 900 Volt Ampere (VA). Ia mengungkapkan pengurangan subsidi dilakukan bertahap khusus bagi pelanggan kategori mampu saja.

Sementara bagi pelanggan miskin dan tidak mampu tapi sudah terlanjur memakai daya 900 VA, maka sesuai Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin tetap mendapat subsidi dengan sebanyak Rp 605/kWh.

“Kebijakannya sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Disebutkan bahwa, dana subsidi hanya diperuntukkan bagi kelompok masyarakat tidak mampu,” terang Made seperti keterangan resmi yang diterima metrosemarang.com, Senin (8/5).

Kemudian, imbuhnya bila mengacu pada Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin Khusus yang ditetapkan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa melalui Keputusan Menteri Sosial Nomor 32/HUK/2016, saat ini hanya ada 4,1 juta rumah tangga rumah tangga golongan miskin dan tidak mampu.

“Terhadap 4,1 juta rumah tangga ini lah subsidi diberikan melalui tarif bersubsidi,” jelasnya. Sedangkan bagi pelanggan golongan mampu tidak lagi diberikan tarif bersubsidi.

Pelanggan golongan mampu yang memakai daya listrik 900 VA kini ada sebanyak 19 juta jiwa. Sebagai konsekuensinya, mereka tetap diberlakukan kenaikan listrik bertahap setiap dua bulan.

Kenaikan listrik tahap pertama pada 1 Januari, tahap kedua 1 Maret, dan tahap terakhir 1 Mei 2017. Selanjutnya, mulai 1 Juli 2017, mengikuti mekanisme tarif adjustment. “Sedangkan rumah tangga 450 VA seluruhnya masih diberikan tarif bersubsidi,” cetusnya.

Dilain pihak, ia memaparkan, perseroan masih memberi subsidi bagi pelaku UMKM, bisnis kecil, industri kecil dan peruntukan sosial.

Dengan aturan ini, ia mengklaim mampu menghemat anggaran Rp 22 triliun tiap tahun. Nantinya penghematan dana akan dipakai untuk mempercepat proyek instalasi listrik serta melayani 10 juta jiwa yang belum teraliri listrik. (far)

You might also like

Comments are closed.