Awas, Pelaku Vandalisme Terancam Sanksi Berat

METROSEMARANG.COM – Pembahasan Raperda Ketertiban Umum masih terus dibahas oleh Panitia Khusus (Pansus) di DPRD Kota Semarang. Hal yang selama ini mungkin dianggap wajar, bakal diatur dan dikenai sanksi bagi yang melanggar. Salah satunya bagi yang suka kencing di pinggir jalan dan corat-coret atau vandalisme.

Warga membersihkan Kota Lama dari aksi vandalisme. Foto: metrosemarang.com/dok

Anggota Pansus Raperda Ketertiban Umum DPRD Kota Semarang Johan Rifai mengatakan, saat ini pembahasan raperda sudah dilakukan sebanyak 5 kali. Dua kali lagi pembahasan akan dilakukan public hearing untuk mendapat masukan masyarakat. Ditargetkan bulan Maret pembentukan raperda ini sudah selesai.

“Raperda ini disebut juga raperda Sapu Jagad, artinya aturan-aturan yang seharusnya masuk dalam perda yang sudah ada tapi belum dibahas, akan dimasukan dalam raperda ini,” ujarnya, ditemui usai dialog interaktif DPRD Kota Semarang di Unika Soegidjapranata, Senin (13/2).

Menurutnya, ada 10 cakupan yang akan diatur dalam Raperda Ketertiban Umum ini. Antara lain seperti aturan ketertiban di jalan, angkutan umum, jalur hijau, taman, lepas pantai, lingkungan, tempat usaha, tempat hiburan, peran serta masyarakat dan lainnya.

Ketertiban di jalan misalnya, pejalan kaki nanti harus berjalan di trotoar, menyeberang jalan lewat zebracross atau Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), kencing di pinggir jalan dan lainnya. Kemudian ketertiban di lingkungan misalnya dilarang membakar sampah, melepas hewan pemeliharaan tanpa pengawasan, dan ketertiban di taman misalnya dilarang melakukan vandalisme.

Dalam raperda ini, juga akan diatur sanksinya bagi yang tidak patuh atau melanggar. Sanksinya akan diberikan secara bertahap, yaitu lisan atau teguran, tertulis, dan pemaksaan.
“Misalnya harusnya masang bendera tapi tidak masang, maka akan dipaksa untuk pasang,” ujar Johan Rifai.

Sanksi tersebut diakui memang terlihat ringan. Namun tujuannya memang hanya untuk memberi efek jera bagi pelanggar. Tapi, saat ini dalam pembahasan sedang dikaji kemungkinan ada sanksi pidananya juga. Sementara untuk pengawasan akan diserahkan kepada Satpol PP selaku penegak Perda. (duh)

You might also like

Comments are closed.