Bapenda Tegaskan PBB Bukan Bukti Sah Kepemilikan Lahan

METROSEMARANG.COM – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang menegaskan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bukan bukti kepemilikan yang sah atas lahan atau bangunan. Bukti kepemilikan yang sah adalah berupa sertifikat hak milik.

Warga Kebonharjo tetap bayar PBB meski lahannya digusur KAI. Bapenda memastikan PBB bukan bukti sah kepemilikan lahan. Foto: metrosemarang.com/istimewa

Penegasan itu terkait klaim sejumlah warga Kebonharjo Kelurahan Tanjung Masa, Semarang Utara, korban penggusuran PT Kereta Api Indonesia (KAI) dalam program reaktifitas rel kereta api.

Warga mengklaim pembayaran PBB yang dilakukannya di Kantor Kas Daerah Bapenda Kota Semarang pada Kamis (31/8) lalu, menunjukkan merekalah pemilik lahan dan bangunan yang sah di Kebonharjo. Sementara PT KAI tidak pernah sama sekali membayar PBB.

‘’PBB itu kewajiban bagi siapapun yang menduduki atau menguasai (lahan dan bangunan). Kalau sekarang menguasai ya bayar (PBB), tidak terkait dengan masalah hukum. Kalau masalah hukum ada bidangnya sendiri,’’ kata Kepala Bapenda Kota Semarang, Yudi Mardiana, Jumat (1/9).

Dijelaskan, PBB bukan merupakan bukti kepemilikan atas lahan atau bangunan. Bukti kepemilikan adalah Sertifikat Hak Milik atau SHM. Sedangkan PBB bisa saja dibayarkan oleh atas nama orang lain.

‘’Jadi bisa saja (pemilik sertifikatnya) atas nama si B, tapi PBB nya atas nama orang lain. Kecuali kalau sertifikat lain, itu merupakan hak milik. tapi PBB bukan merupakan bukti kepemilikan,’’ tegasnya.

Ditanya apakah PT KAI juga membayar PBB untuk lahan yang sedang disengketakan dengan warga Kebonharjo, Yudi mengaku belum tahu dan akan mengecek. Namun yang jelas pembayaran PBB tidak akan dobel, sebab kalau sudah ada yang bayar maka jika ada pembayaran lagi maka secara otomatis akan ditolak system. (duh)

You might also like

Comments are closed.