BBM Satu Harga Bisa Rugikan Negara

METROSEMARANG.COM – Penerapan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di seluruh Indonesia dirasa kurang tepat. Pasalnya, untuk mencapai ke daerah pedalaman yang belum terfasilitasi secara baik disinyalir akan merugikan negara lebih besar.

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati. Foto: metrosemarang.com/ade lukmono

Hal itu dipaparkan oleh Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati yang menilai langkah pemerintah menerapkan BBM satu harga, khususnya di wilayah Indonesia bagian Timur belum tepat.

“Biaya distribusi ke sana jelas berbeda dengan biaya distribusi ke seluruh Pulau Jawa. Jika dilakukan terus menerus, Pertamina akan rugi, subsidi juga akan membengkak sehingga kerugian negara bisa lebih besar,” katanya, Jumat (13/10).

Dia menambahkan, di wilayah Indonesia Timur seperti Papua belum terdapat sarana dan prasarana yang memaksimalkan penggunaan BBM.

Selain itu di daerah lain, seperti Maluku memiliki karakteristik perairan lebih dominan sehingga kendaraan darat yang biasa menggunakan BBM masih kalah jauh dibanding Pulau Jawa.

“Pemerintah harus menerapkan teori efesiensi berkeadilan, di mana tidak semua daerah bisa diterapkan hal serupa dengan daerah lain, dalam hal ini pemberlakuan BBM satu harga seluruh Indonesia,” ungkapnya.

Namun saat ini Pertamina berupaya untuk merealisasikan BBM Satu Harga di seluruh Indonesia terus dilakukan. Hal ini sejalan dengan  Peraturan Menteri ESDM No 36 Tahun 2016 perihal Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis BBM Tertentu (JBT) & Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Secara Nasional, yang diberlakukan sejak  1 Januari 2017.

Berdasarkan peraturan tersebut, melalui SK Direktur Jenderal Nomor 09.K/10/DJM.O/2017 yang mengatur 148 Kabupaten sebagai lokasi pensidtribusian BBM satu harga secara bertahap dari 2017 hingga 2020. Salah satu kabupaten yang termasuk target lokasi pendistribusian program BBM Satu harga adalah Kepulauan Karimunjawa, Kabupaten Jepara.

General Manager PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region IV, Ibnu Chouldum mengatakan, dibentuknya SPBU Kompak di Karimunjawa merupakan bentuk perwujudan perealisasian BBM Satu Harga, dimana sebelum dibentuk SPBU Kompak di Kepulauan Karimunjawa, sudah ada APMS (Agen Premium Minyak dan Solar) yang beroperasi per November 2016.

“Program BBM Satu Harga yang diberlakukan di wilayah dengan kriteria 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal) merupakan salah satu program strategis nasional yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan antardaerah,” kata Ibnu.

Melalui Program BBM Satu Harga, Pemerintah bersama Pertamina berkomitmen untuk terus menambah Lembaga Penyalur di seluruh Indonesia. Sejak 2017 setelah diberlakukan, Program BBM Satu Harga masyarakat di Kepulauan Karimunjawa akhirnya bisa menikmati BBM dengan harga normal atau sama seperti di daerah-daerah Pulau Jawa lainnya. (ade)

You might also like

Comments are closed.