BI Dorong Kecintaan terhadap Mata Uang Rupiah

Ilustrasi
Ilustrasi

METROSEMARANG.COM – Bank Indonesia (BI) terus berupaya menggugah kecintaan masyarakat terhadap rupiah. Upaya tersebut melalui penerbitan Peraturan BI (PBI) No 17/3/PBI/2015 tanggal 31 Maret 2015 dan Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) No.17/11/DKSP tanggal 1 Juni 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Tengah, Iskandar Simorangkir mengatakan, dengan aturan itu semua transaksi di wilayah Indonesia harus menggunakan rupiah. Jika tidak, BI dan Kepolisian akan menindak tegas. Demikian disampaikan Iskandar dalam jumpa pers, Rabu (18/11). Dia menyebut, pelaku penyalahgunaan terhadap rupiah bisa dikenai tindak pidana.

Ketentuan tersebut lahir berdasarkan tiga aspek. Pertama, dari aspek hukum  PBI dan SE tentang kewajiban penggunaan rupiah merupakan ketentuan pelaksana dari UU No 7/2011 tentang Mata Uang. Kedua, dari aspek kedaulatan bangsa rupiah merupakan simbol kedaulatan negara yang harus dihormati oleh seluruh warga negara Indonesia. Ketiga, dari aspek ekonomi ketentuan tersebut untuk mendukung kestabilan nilai tukar rupiah.

Menurut Iskandar, ketentuan kewajiban menggunakan rupiah dalam jangka panjang diharapkan dapat mencegah dolarisasi ekonomi yang saat ini cenderung semakin marak. Tren dolarisasi meningkat. Pada 2007 demand valuta asing (valas) penduduk di pasar valas domestik untuk kebutuhan transaksi pembelian barang dan jasa dengan sesama penduduk (di luar kebutuhan impor) adalah sebesar 19% dari total permintaan valas penduduk. Selanjutnya kebutuhan valas untuk transaksi pembelian barang dan jasa antarpenduduk berada pada tren meningkat, yaitu mencapai 52% dari total permintaan valas penduduk.

Permintaan valas penduduk juga berasal dari kebutuhan pembayaran Utang Luar Negeri (ULN). Dalam lima tahun terakhir perkembangan ULN, khususnya ULN Swasta mengalami peningkatan signifikan, yaitu mencapai USD 163 miliar. Iskandar menyebut, penggunaan valas (khususnya dolar Amerika) yang semakin masif di pasar valas domestik memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

Sebagai salah satu upaya penegakan penggunaan rupiah di wilayah NKRI, BI menjalin kerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui penandatanganan Nota Kesepahaman tentang “Kerja Sama Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Institusi” tanggal 1 September 2014 oleh Gubernur Bank Indonesia dan Kepala Kepolisian RI.

Di level daerah, Kantor Perwakilan BI Provinsi Jawa Tengah telah menandatangani nota kesepahaman dengan Kepolisian Daerah Jawa Tengah pada 31 Agustus 2015. BI juga sudah melakukan sosialisasi PPK di Solo pada 23 Oktober 2015 dan Purwokerto pada 6 November 2015. Sosialisasi mengundang para penyidik kepolisian di level Kepolisian Resor dan stakeholders terkait. (arf)

You might also like

Comments are closed.