Biarkan Jalan Rusak, Pemerintah Bisa Kena Pidana

METROSEMARANG.COM – Saat musim hujan, jumlah jalan rusak semakin bertambah. Tak jarang kecelakaan pun terjadi akibat terperosok atau menghindar jalan rusak.

Kerusakan jalan di Kaligawe membahayakan pengguna kendaraan. Foto: metrosemarang.com/fariz fardianto
“Aparat Kementerian PUPR atau Dinas Bina Marga/Dinas PU di daerah sesuai kewenangan jalan nasional, provinsi, Kota/Kabupaten, masih banyak yang tidak memahami akan jeratan hukum akan mengenai mereka. Jika membiarkan jalan rusak tanpa dilakukan perbaikan segera,” kata Pakar Transpotasi dari Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno, Selasa (27/2).
Sesuai pasal 24 (ayat 1) UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkuran Jalan, penyelenggara wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
Dia menambbahkan, jika karena kondisi cuaca atau kendala anggaran, masih dapat dilakukan cara lain, seperti memberikan peringatan kepada pengguna jalan untuk lebih waspada dan berhati-hati.
Pasal 24 (ayat 2), dalam hal belum dilakukan perbaikan jalan yang rusak, penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan.
Pasal 273, setiap penyelenggara jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecslakaan lalu lintas, sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan dipidana kurungan paling lama enam bulan atau denda maksimal Rp 12 juta.
Mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana kurungan maksimal 1 tahun atau denda paling banyak Rp 24 juta. Jika korban meninggal dunia, dapat dipidana penjara hingga 5 tahun atau denda paling banyak Rp 120 juta.
Sementara, jika penyelenggaran jalan tidak memberi tanda atau rambu pada jalan rusak dan belum diperbaiki dapat dipidana kurungan penjara hingga 6 bulan atau denda bayar maksimal Rp 1,5 juta. (ade)
You might also like

Comments are closed.