Boyolali akan Kembangkan Layanan Adminduk Elektronik

Bupati Seno Samodro saat menjajal mobil Adminduk Boyolali. Foto Metrojateng
Bupati Seno Samodro saat menjajal mobil Adminduk Boyolali. Foto Metrojateng

BOYOLALI – Uji coba layanan pembuatan akte kelahiran secara elektronik di Kecamatan Boyolali Kota dinilai berhasil. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Boyolali akan mengembangkannya ke kecamatan lainnya.

Kepala Dispendukcapil Boyolali, Agus Santosa, mengatakan dengan sistem layanan eletronik itu, hanya butuh waktu dua hingga tiga hari usai kelahiran, akte kelahiran sudah jadi. Orang tua bayi sudah bisa mendapatkan akte kelahiran.

“Uji coba di Kecamatan Boyolali Kota berjalan dengan baik. Maka kami akan mulai mengembangkan ke kecamatan lainnya. Antara lain di Kecamatan Teras, Sawit dan Banyudono,” ujar Agus Kamis (27/11).

Untuk pelaksanaan layanan pembuatan akte dengan sistem elektronik ini, pihaknya bekerjasama dengan pada bidan. Jika ada kelahiran, data cukup dimasukkan melalui server di kecamatan. Sehingga pemohon tidak perlu datang ke kantor Dispendukcapil.

“Setelah data masuk akan langsung kami proses, dalam dua hingga tiga hari akte itu sudah jadi dan sudah bisa diserahkan ke orang tua bayi,” beber Agus.

Untuk pengembangan layanan ini, Dispendukcapil melakukan sosialisasi kepada para bidan di tiga kecamatan tersebut. Namun diakui dia, kendala dalam penerapan teknologi ini antara lain berkait sumber daya manusia (SDM).

Sehingga dengan sosialisasi yang matang dan peningkatan SDM, maka pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) itu dapat semakin efektif dan efisien. Tak hanya disejumlah kecamatan tersebut, nantinya pelayanan administrasi itu akan dilanjutkan ke seluruh wilayah Boyolali.

Hanya saja, untuk saat ini di beberapa kecamatan masih terkendala sinyal. Antara lain di Kecamatan Juwangi, Wonosegoro dan Kemusu. Namun demikian, pelayanan adminduk akan terus ditingkatkan.

“Untuk layanan kependudukan di Kabupaten Boyolali ini gratis. Termasuk pembuatan akte kelahiran, KTP regular dan kartu KK. Kalau ada yang memungut biaya itu penyimpangan. Kecuali denda, karena keterlambatan mengurus Adminduk,” tandasnya. (Metrojateng/MJ-07)

You might also like

Comments are closed.