BPJS Haram, MUI Minta Pemerintah Perbaiki Layanan Jaminan Kesehatan

Ilustrasi
Ilustrasi

SEMARANG – Pasca-munculnya fatwa haram Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendorong pemerintah untuk memperbaiki sistem jaminan kesehatan bagi masyarakat. Mereka menilai, jaminan kesehatan konvensional kurang tepat diterapkan bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim.

“Ini harus ada perbaikan, apalagi pemberian BPJS ini dalam masa darurat,” kata Ketua MUI Jawa Tengah, Ahmad Darodji, di kantornya, Jumat (31/7).

Perbaikan layanan kesehatan harus dilakukan menyeluruh, katanya. Karena sejauh ini ia menilai peran BPJS cukup penting khususnya memberikan layanan kesehatan murah untuk membantu warga saat sedang sakit.

Lebih lanjut, ia juga mengatakan, dalam waktu dekat akan berkonsultasi dengan pemerintah untuk membahas fatwa haram BPJS Kesehatan. “Kita akan konsultasikan khususnya membahas keraguan layanan BPJS,” imbuhnya.

MUI, kata Darodji, saat ini sedang merumuskan beberapa hal untuk mengeluarkan fatwa haram secara resmi bagi BPJS Kesehatan. Fatwa itu muncul lantaran pemerintah kurang menyosialisasikan penggunaan BPJS Kesehatan kepada masyarakat.

“Fatwa itu hasil rekomendasi dari Istimaq Komisi Fatwa MUI se-Indonesia yang berkumpul di Tegal pada Mei lalu. Kita semua beranggapan bila BPJS ini tidak syar’i. Makanya setelah itu diolah jadi fatwa MUI,” bebernya.

Lebih jauh, Darodji menerangkan, lembaganya melihat BPJS selama ini tidak mengatur soal aliran uang kepesertaannya. “Tidak ada kejelasan uang kepesertaannya sehingga pemerintah harus nomboki. Ini yang tidak boleh. Pemakai BPJS seharusnya diberi kejelasan jika uangnya digunakan untuk apa saja. Kalau tidak ada, maka bisa disebut gharar atau menipu dan bisa juga dianggap maisil alias untung-untungan. Artinya ada orang diuntungkan dan tidak karena kebijakan di BPJS itu,” ungkap Darodji.

Banyak warga juga menilai layanan BPJS terdapat unsur riba, musababnya uang yang disimpan di BPJS bisa jadi ada bunganya. Karena itulah, ia meminta pemerintah menyelesaikan ketiga masalah tersebut agar tidak melanggar ketentuan hukum Islam.

“Biar tidak melanggar syariah Islam, mending penyimpanan uang kepesertaan BPJS diserahkan ke bank syariah. Jadi, jelas akadnya,” tutupnya. (far)

You might also like

Comments are closed.