BPJS Minta Rumah Sakit Tambah Kamar untuk Kelas 2

METROSEMARANG.COM – Kamar atau tempat tidur rumah sakit penuh selalu mendominasi keluhan dari peserta BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan kelas 2. Hal ini membuat prihatin BPJS Kesehatan Cabang Semarang yang meminta agar rumah sakit dan Dinas Kesehatan memperhatikan secara serius permasalahan ini.

Ilustrasi. BPJS Kesehatan meminta rumah sakit menambah ruang kamar kelas 2. Foto: metrosemarang.com/dok

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Semarang Bimantoro mengatakan, peserta BPJS kelas 2 seperti dipaksa rumah sakit untuk mau dirawat dengan pelayanan kelas 1 bahkan kelas VIP dan VVIP. Konsekuensinya ada biaya tambahan yang harus ditanggung sendiri oleh pasien.

”Setiap peserta JKN-KIS yang dikelola BPJS masuk ke rumah sakit dikatakan kamarnya penuh. Sebenarnya itu bisa disiasati dengan cara ada distribusi kelas yang tepat antara kelas 3, 2, 1, maupun VIP,” kata Bimantoro di Balai Kota Semarang, Selasa (24/10).

Berdasarkan peraturan menteri kesehatan (permenkes), katanya, rumah sakit memang boleh menyediakan kamar untuk kelas 3 minimal 20% dari jumlah kamar yang dimiliki. Tetapi untuk pelayanan perawatan kelas 2, 1 dan VIP tidak diatur dalam permenkes.

”Maka rumah sakit khususnya swasta dapat semaunya sendiri melakukan distribusi kelas. Dan yang terjadi jumlah kamar untuk kelas 2 dan 1 sedikit tapi untuk VIP dan VVIP lebih banyak. Inilah yang kemudian ketika ada pasien BPJS kelas 2 tempat tidurnya pasti penuh,” ujarnya.

Bimantaro mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Semarang selaku regulator. Dan mengadu ke DPRD Kota Semarang untuk bersama memikirkan masalah ini.

Idealnya di Kota Semarang untuk pelayanan kelas 3 tersedia 25%, kelas 2 ada 40%, dan kelas 1 ada 35% dari jumlah kamar di setiap rumah sakit. Karena di Kota Semarang kebanyakan warga peserta BPJS Kesehatan mengambil fasilitas kesehatan di kelas 2.

”Untuk VIP dan VVIP (berapa jumlah kamarnya) perlu dibicarakan bersama, karena kami paham rumah sakit juga harus ada sisi komersialnya,” katanya.

Ia menegaskan hanya ingin bagaimana cara yang tepat dan lebih fair agar semua kelas pelayanan yang ada dalam sistem BPJS Kesehatan berjalan dengan baik. Ia berharap eksekutif dan legislatif Kota Semarang turun tangan mengenai masalah ini.

”Keluhan tidak dapat kamar tersebut termasuk tinggi, posisi ketiga selain keluhan soal ketersediaan obat,” tegasnya.

Ditambahkan, pihaknya sudah melakukan teguran terhadap rumah sakit yang sering dikeluhkan masyarakat terkait kamar penuh tersebut.  Namun akan lebih baik jika ada pembicaraan dan kesepakatan bersama antara BPJS, rumah sakit, dinas kesehatan dan dewan. (duh)

You might also like

Comments are closed.