Cek Langsung ke Lapangan, Hendi Pastikan Kampung Bahari Selesai Tepat Waktu

METROSEMARANG.COM – Mendengar pembangunan Kampung Bahari Tambaklorok terancam molor kerena adanya 52 bidang lahan milik warga yang belum terbebaskan, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi langsung melakukan tinjauan ke lapangan, Senin (10/7) petang.

Wali kota berdialog dengan warga saat tinjauan ke lokasi pembangunan Kampung Bahari Tambaklorok, Senin (10/7). Foto: metrosemarang.com/masrukhin abduh

Dari pantauan dan evaluasi di lapangan bersama Kepala Dinas PU dan Bappeda Kota Semarang, diketahui proyek sudah berjalan 87% dari target penyelesaian bulan Oktober tahun ini.

Namun dari total 52 lahan yang akan dibebaskan pada anggaran perubahan, menurutnya ternyata tidak semua pemiliknya menolak untuk dibebaskan. Hanya ada beberapa saja yang memang enggan untuk dilakukan pembebasan dengan berbagai alasan.

”Untuk itu, Saya meminta kontraktor untuk melakukan pendataan (pemilik lahan yang menolak)yang akan segera ditindaklanjuti dengan pendekatan langsung,” kata Wali Kota Hendi, sapaan akrabnya.

Ia menegaskan, dari 52 lahan yang harus dibebaskan sudah banyak yang setuju dan mendukung, tetapi diakui ada juga yang belum. Pihaknya optimistis warga yang menolak akan memahami jika diberikan pemahaman dan pendekatan secara baik.

”Proyek ini harus terealisasi mengingat nilai kemanfaatannya sangat besar untuk warga masyarakat dan nelayan. Tidak hanya mengentaskan kawasan dari kekumuhan, proyek Kampung Bahari ini juga akan memberikan akses yang jauh lebih nyaman dan bagus bagi warga serta nelayan,” tegasnya.

Terkait kendala jalur menuju lokasi pembangunan banyak dipakai untuk hajatan warga, Hendi  meminta adanya komunikasi yang lebih intensif antara kontraktor, lurah, camat serta warga masyarakat.

Sementara PPK dari BBWS Pemali-Juwana, Dani Prasetya mengatakan, pihaknya segera mengidentifikasi pemilik lahan yang menolak dibebaskan lahannya. Rabu (12/7) besok akan dilaporkan kepada Pemkot Semarang.

Diakui tidak semua warga menolak, tapi ada juga sebagian pemilik lahan yang membolehkan lahannya untuk dilakukan pekerjaan pembangunan meski pembayaran pembebasan lahannya baru akan dibayarkan pada perubahan anggaran nanti.

”Targetnya harus selesai 7 Oktober, jadi waktu efektif kami bekerja tidak ada 3 bulan lagi. Padahal yang harus dipasang tiang pancang sepanjang total sepanjang 1,5 kilometer,” katanya. (duh)

You might also like

Comments are closed.