Cukup Fotokopi SK Pengampunan Pajak untuk Dapatkan Pembebasan PPh Balik Nama Aset

METROSEMARANG.COM – Dalam pelaksanaan Tax Amnesty beberapa waktu lalu, masih terdapat beberapa aset wajib pajak yang belum sesuai antara pengungkapan dan data. Selain itu, masih terdapat beberapa aset milik wajib pajak yang masih belum atas nama pribadi.

Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I, IIrawan dalam konferensi pers di Gedung Keuangan Negara Semarang II, Senin (27/11). Foto: metrosemarang.com/ade lukmono

Oleh karena itu Direktorat Jendral Pajak melalui Peraturan Menteri Keuangan dengan nomor 165/PMK.03/2017 menginformasikan kepada para wajib pajak untuk memperoleh pembebasan PPh atas balik nama aset yang diungkap dalam Tax Amnesty.

“Peraturan ini memungkinkan para wajib pajak menggunakan fotokopi Surat Keterangan Pengampunan Pajak untuk mendapatkan pembebasan PPh. Ini berlaku hingga 31 Desember 2017,” kata Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I, IIrawan (27/11).

Selain itu, PMK ini juga mengatur mengenai prosedur perpajakan bagi wajib pajak yang melaporkan asetnya sebelum ditemukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Adapun prosedurnya, yang disebut sebagai Pengungkapan Aset secara Sukarela dengan tarif Final (PAS-FINAL) ini adalah mengungkap aset yang belum dilaporkan dengan tarif 30 persen untuk orang pribadi umum, 25 persen untuk badan umum dan 10 persen untuk UKM di bawah Rp 4,8 miliar serta karyawan dengan penghasilan di bawah Rp 632 juta setahun. (ade)

You might also like

Comments are closed.