Dari Pilkada ke Pilkada (3): Perjuangan Berat Calon Perseorangan

kpu

SALAH satu yang ditunggu-tunggu dalam setiap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) ialah apakah ada peserta dari jalur perseorangan (independen). Mereka adalah pasangan calon yang menjadi peserta pilkada atas usaha sendiri atau tidak diusung partai politik.

Calon perseorangan dibolehkan ikut Pilkada sebagai konsekuensi hukum atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/207 tanggal 23 Juli 2007 yang me- judicial review UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, terkait dengan Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 59 ayat (1, 2 dan 3).

Pasal-pasal tersebut menyatakan, bahwa pencalonan pasangan kepala daerah “monopoli” partai politik atau gabungan partai politik. Sejak putusan MK, pintu masuk pasangan calon perseorangan terbuka sebagai hak konstitusional warga negara.

Kesempatan itu disambut antusias tinggi. Pada keikutsertaannya yang pertama, calon perseorangan di beberapa daerah bahkan langsung mendulang kemenangan. Kabupaten Garut tahun 2008, dimenangkan oleh pasangan calon perseorangan Aceng Fikri – Dicky Chandra dengan menang mutlak 55,8 persen. Kemudian  Kabupaten Kubu Raya (Kalimantan Barat) tahun 2009, pasangan Mahendrawan – Andreas Muhrotien mengalahkan pasangan yang diusung partai politik.

Di Kota Semarang, geliat calon perseorangan baru muncul pada pilkada 2010. KPU membuka pendaftaran calon perseorangan dengan sejumlah persyaratan. Yakni pasangan calon harus memiliki dukungan minimal 50.785 orang. Dukungan itu pun harus tersebar merata di sejumlah wilayah di Kota Semarang, atau sekurang-kurangnya lima kecamatan. Penyerahan berkas dukungan terakhir harus sudah diterima KPU pada 30 Januari 2010 pukul 24.00.

Tercatat, KPU Kota Semarang menerima pendaftaran lima pasangan. Yakni Rudy Sulaksono-M. Najib, Sri Sumari-Nanda Riko, Dasih Ardiyantari-Eko Tjiptartono dan Veni Vidi Visi-Budi Yuliono, serta Helvis-Sri Tantowiyah.

Namun kelima-limanya dinyatakan gugur dalam seleksi administrasi. Hingga batas akhir pendaftaran, KPU Kota Semarang berkesimpulan bahwa seluruh pasangan bakal calon perseorangan tidak memenuhi persyaratan. Terutama karena berkas dukungan tidak sesuai ketentuan format dokumen dengan mengurutkan alamat pendukung mulai RT dan RW nomor urut terkecil.

Para calon perseorangan melawan. Mereka beberapa kali mendatangi kantor KPU melakukan aksi demonstrasi serta mengadu ke KPU Provinsi Jateng hingga ke KPU pusat.

Mereka merasa waktu sosialisasi peraturan tersebut tidak maksimal. Dalam UU Nomor 12 Tahun 2008 tidak menyebutkan secara eksplisit aturan dukungan calon perseorangan harus urut berdasarkan RT dan RW terkecil. Protes itu didukung Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Semarang. Panwaslu menyatakan, KPU Kota Semarang telah salah dan berlebihan menerapkan Pasal 10 ayat (3) huruf c UU Nomor 22 Tahun 2007.

“Mengurutkan alamat pendukung dimulai dari RT dan RW terkecil, seharusnya untuk internal verifikator KPU yakni PPS dan PPK, bukan untuk calon perseorangan,” kata Ketua Panwaslu Kota Semarang Yunan Hidayat

Perjuangan para bakal calon perseorangan membuahkan hasil. KPU pusat akhirnya memerintahkan KPU Kota Semarang untuk mengakomodasi seluruh bakal calon perseorangan dalam pilkada setempat meskipun dengan waktu yang sangat terbatas yakni hanya satu hari, Jumat (12/3), dengan batas waktu hingga pukul 24.00.

Tapi angin segar dari KPU pusat tak berarti. Rapat Pleno KPU Kota Semarang pada Jumat (12/3) menyatakan, KPU tidak menerima pendaftaran bakal calon perseorangan. Para bakal calon perseorangan ini kemudian melaporkan apa yang dialami kepada Panwaslu setempat. Beberapa pertemuan segitiga (bakal calon perseorangan, panwaslu, dan KPU) pun digelar. Tapi semuanya gagal.

Pilkada Kota Semarang 2010 kembali hanya diikuti calon dari parpol. Satu dari bekas calon perseorangan, Dasih Ardiyantari akhirnya dilamar menjadi calon wakil wali kota mendampingi M Farchan yang diusung PPP, PKB, PAN.

Calon Perseorangan Pilwalkot 2015

Bagaimana dengan Pilwalkot 2015 yang rencananya digelar 9 Desember? Peluang calon perseorangan nampaknya semakin sempit. Oleh sebab naiknya syarat dukungan minimal dari 3,5 persen pada 2010 menjadi 6,5 persen. Walhasil, sekarang dengan jumlah penduduk Kota Semarang sebanyak 1.622.520 jiwa, maka pasangan calon perseorangan harus mengumpulkan syarat dukungan minimal 105.464 jiwa yang dibuktikan dengan fotokopi KTP. Dukungan tersebut juga harus tersebar di sembilan kecamatan atau 50 + 1 dari total 16 kecamatan di kota ini.

Peraturan KPU juga mengatur pendaftaran pasangan calon perseorangan satu bulan lebih awal dibandingkan pendaftaran calon dari parpol. Maka, jika pendaftaran calon parpol pada pada 26-28 Juli, pendaftaran bakal calon perseorangan akan dibuka mulai 24 Mei dan ditutup 7 Juni.

Mengapa begitu? Ini karena KPU harus melakukan verifikasi terhadap berkas dukungan calon perseorangan. Verifikasi pada 8 Juni hingga 12 Juni ini untuk meneliti jumlah minimal dukungan dan mengantisipasi dukungan ganda.

Verifikasi ini terdiri atas dua tahap: penelitian dokumen dan validasi di lapangan. Petugas KPU akan terjun mendatangi pendukung para calon secara acak untuk mengetahui apakah orang-orang yang ada dalam data benar-benar mendukung.

KPU memberikan waktu kepada calon perseorangan untuk memperbaiki data dukungan mereka pada 4 hingga 9 Agustus 2015. Setelah itu, apabila memenuhi syarat minimal dukungan yang ditentukan, bersamaan dengan calon dari partai politik, KPUD akan menetapkan calon atau pasangan calon pada 24 Agustus 2015.

Bagaimana peluangnya? Peneliti Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykuruddin Hafidz mengatakan, meski persyaratan lebih berat, namun peluang tetap terbuka. Sebab pemilih tidak hanya berpatok pada calon-calon yang diusung oleh parpol. Apalagi, publik mempunyai sentimen negatif terhadap keberadaan parpol di Indonesia.

“Keberadaan calon independen yang memiliki elektabilitas yang tinggi dan dipercaya rakyat akan membuka ruang kemenangan dalam pilkada,” tandasnya. (Anton Sudibyo)

You might also like

Comments are closed.