Dewan Minta Izin Rumah Kos Diperketat

METROSEMARANG.COM – Pansus Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengelolaan Rumah Kos DPRD Kota Semarang menyayangkan penindakan rumah kos selama ini hanya berdasarkan pembayaran pajak. Sementara pemenuhan aturan lainnya seperti izin pendirian bangunan dan lainnya masih diabaikan.

Pansus Raperda Pengelolaan Rumah Kos DPRD Kota Semarang meninjau Rumah Kos D’Paragon di Jalan Jogja, Selasa (16/5). Foto: metrosemarang.com/masrukhin abduh

”Selama ini rumah kos disebut legal atau ilegal hanya berdasarkan sudah membayar pajak atau tidak. Itu sangat eman-eman. Sementara izin pendirian bangunan, izin penyambungan jalan masuk dan lainnya tidak terpenuhi,” kata Ketua Pansus Raperda Pengelolaan Rumah Kos, Suharsono, Selasa (16/5).

Ia menyebutkan, pembangunan rumah kos juga tentu terkait dengan ketertiban dan keamanan lingkungan di sekitarnya. Misalnya rumah kos yang lebih dari 10 kamar, tentunya akan menimbulkan persoalan baru di masyarakat sekitar yakni persoalan parkir. Sehingga pengelola rumah kos harusnya menyediakan tempat parkir yang memadai agar kendaraan penghuni kos tidak parkir di pinggir jalan.

Demikian pula dengan persoalan keamanan, dengan adanya rumah kos tentunya masyarakat sekitar akan merasakan adanya potensi kerawanan. Sehingga masyarakat sekitar seharusnya dilibatkan dalam pembangunan rumah kos. Misalnya kewajiban bagi pengelola rumah untuk menyerahkan identitas para penghuni kos kepada RT setempat.

”Dari sisi administrasi kependudukan setiap warga luar kota yang tinggal di Kota Semarang juga diwajibkan memiliki kartu tinggal sementara,” terangnya.

Suharsono mengatakan, penindakan rumah kos yang hanya berdasarkan pembayaran pajak namun mengabaikan perizinan lainnnya serta soal keamanan dan ketertiban tersebut, merupakan pelanggaran perda. Karena setiap pembangunan rumah kos seharusnya ada izin IMB-nya.

”Jadi menyebabkan satu sisi ada keuntungan pemerintah (dari pembayaran pajak), tapi di sisi lain pelanggaran perda,” tegasnya.

Ditambahkan, dalam Raperda Pengelolaan Rumah Kos nantinya, selain mengatur semua hal tersebut juga akan diatur tentang larangan dalam penyelenggaraan rumah kos. Seperti dilarang untuk kegiatan asusila dan hal-hal negatif lainnya. Serta sanksi bagi pengelola rumah kos yang melanggar. (duh)

You might also like

Comments are closed.