Dewan Siap Jembatani Kepentingan Karyawan Mulya Garmindo

METROSEMARANG.COM – DPRD Kota Semarang yang menerima para pekerja PT Mulya Garmindo menegaskan siap membantu para pekerja agar memperoleh hak-haknya. Dalam peraturan daerah (perda) sudah diatur apabila perusahaan mengalami kolaps harus memberikan hak di antaranya uang pesangon kepada karyawannya.

Karyawan PT Mulya Garmindo beraudiensi dengan pimpinan DPRD Kota Semarang, Semarang, Selasa (4/4). Foto: metrosemarang.com/masrukhin abduh

”Mereka mengadu ke kami terkait uang pesangon, semuanya sebenarnya telah kami atur dalam Perda. Terkait para pekerja yang telah dirugikan itu kami berusaha untuk menjembatani dengan perusahaan,” kata Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi usai menerima perwakilan karyawan PT Mulya Garmindo, Selasa (4/4).

Jika perusahaan tidak mengikuti peraturan yang ada terkait ketenagakerjaan, menurutnya, pemerintah berhak melakukan penyitaan terhadap aset perusahaan yang ditinggal kabur oleh pimpinannya.

”Apabila mereka itu melarikan diri, maka asetnya akan disita mungkin oleh pemerintah atau Dinas Tenaga Kerja. Saya hanya bisa mendorong Dinas Tenaga Kerja untuk segera menyelesaikan agar tidak berlarut-larut,” ujarnya.

Sementara Kabid Hubungan Industrial Disnakertrans Kota Semarang, Budi Astuti mengatakan, para pekerja diminta memberikan laporan tertulis kemudian akan diundang untuk mediasi dengan pihak perusahaan.

”Mumpung masih ada HRD yang aktif sehingga kita bisa memediasi mereka untuk kelanjutannya seperti apa. Apakah bisa dipekerjakan kembali, masalahnya apa ketika perusahaan menutup,” katanya.

Kalau memang perusahaan harus tutup dan tidak bisa dipekerjakan kembali, menurutnya hak-hak karyawan harus diberikan sesuai ketentuan.

Diakui memang sudah ada laporan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan perusahaan di Bagian Pengawasan Disnakertrans. Seperti karyawan yang tidak diikutsertakan dalam BPJS dan lain sebagainya. ”Jadi selama ini memang bermasalah,” tandasnya. (duh)

You might also like

Comments are closed.