Dibubarkan, HTI Gugat Kemenkumham

METROSEMARANG.COM – Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bakal menggugat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) lantaran dianggap sepihak mencabut SK milik organisasi mereka mulai Rabu (19/7). Dengan adanya pencabutan SK, maka otomatis anggota ormas ekstrem tersebut tak bisa leluasa lagi beredar di semua daerah termasuk Semarang.

Ilustrasi. Aksi massa HTI di Semarang beberapa waktu lalu. Foto: metrosemarang.com/dok

“Ya colling down. Libur sementara. Lagian sekarang lagi enggak ada rancangan kegiatan. Kami di daerah taat aturan pusat. Jika disuruh berhenti ya berhenti semua,” cetus Ketua HTI Jawa Tengah Abdullah, di markas HTI Jalan Kintelan Gajahmungkur.

Namun begitu, ia dengan tegas tak terima jika organisasinya dibubarkan pemerintah. Ia menuding pemerintah mengada-ada saat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Ia bahkan menganggap situasi keamanan nasional saat ini tidak dalam kondisi genting.

“Yang jelas, tidak ada alasan yang tepat untuk menerbitkan Perppu Ormas. Dalam aturan itu yang dimaksud mengancam Pancasila kan cuma komunisme/leninisme/marxisisme. Islam justru jadi bagian dari negeri ini sehingga tidak mungkin mengancam kedaulatan negeri ini,” papar Abdullah lagi.

Ia secara gamblang menyebut bahwa founding father Bangsa Indonesia tidak berani memposisikan Islam sebagai ancaman. Tetapi melainkan bagian tak terpisahkan dari NKRI.

Ia mengatakan paham yang jelas-jelas mengancam kedaulatan bangsa sebenarnya gerakan yang mengusung ideologi kapitalis liberal dan komunisme.

“Yang sudah kasat mata mengancam malah tidak ditindak tapi yang sebatas persepsi malah digoyang terus,” katanya.

Karena itulah, selain mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK), ia menyatakan secepatnya akan menggugat Kemenkumham ke PTUN. menempuh langkah hukum.

“DPP sudah membentuk tim pembela Muslim untukbberkoordinasi dengan Yusril Ihza Mahendra. Negara yang berlandaskan hukum sehingga kami berhak menggugat sesuai hukum yang berlaku,” pungkasnya. (far)

You might also like

Comments are closed.