Digitalisasi Kian Marak, ATVSI Usul Rombak UU Penyiaran Publik

METROSEMARANG.COM – Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) mengusulkan kepada Komisi Penyiaran Publik (KPI) untuk merevisi UU Tahun 1999 yang mengatur tentang penyiaran publik. Hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing industri pertelevisian di era digital.

“Ada tujuh unsur yang patut jadi perhatian kita bersama untuk direvisi, mulai batasan aturan durasi iklan, jam tayang konten lokal, aturan soal iklan rokok hingga perubahan aturan televisi analog menjadi digitalisasi,” ungkap perwakilan ATVSI Gilang Iskandar saat bertemu dengan KPID Jateng di Gedung Gradhika Jalan Pahlawan Semarang, Jumat (19/5).

Ia menganggap peraturan penyiaran publik sudah tidak relevan untuk diterapkan saat ini karena industri digitalisasi semakin maju. Karena itulah, pelaku usaha pertelevisian kompak mendorong untuk merubah aturan undang-undangnya.

Hambatan yang kini muncul yakni adanya draf yang disusun DPR RI masih sebatas mengatur sistem penyiaran dengan model single move. Ini artinya pola penyiaran masih memakai pemancar satu badan.

Padahal, menurutnya hal itu semestinya harus diubah karena ia menganggap pola single move tidak sejalan dengan peraturan yang dibuat pemerintah di era sebelumnya.

“Yang pas itu dengan multi move. Lagipula kan sudah ada investasinya dan lelangnya juga sudah kelar. Sekarang kita sedang mengusulkan hal itu,” bebernya.

Lebih jauh, ia juga menyarankan kepada pemerintah agar mampu mengejar ketertinggalan dari industri penyiaran di negara-negara maju. Jika pemerintah konsisten menerapkan aturan digitalisasi, maka masyarakat dapat didorong untuk menyediakan perangkatnya.

“Paling relevan ini teknologi penyiaran kita harus diubah dari anakog jadi digital. Karena saat dunia sudah membicarakan format 4G, kenapa kita masih 3G. Ya sekarang minimal pengadaan penyiaran digital harus sudah mencapai 90 persen,” tukasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jateng, Budi Setyo Purnomo siap mengawal revisi undang undang penyiaran agar bisa dijadikan perubahan yang lebih baik di masa mendatang.

“Yang ditakutkan apakah nanti revisi undang undang penyiaran tidak akan berpihak ke publik dan memihak kepentingan politik,” sambungnya. (far)

You might also like

Comments are closed.