Dikejar Deadline, DPKAD Semarang Kebut Penelusuran Pajak Belum Terverifikasi

METROSEMARANG.COM – Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPKAD) mengakui adanya surat verifikasi Pajak Bumi Bangunan yang ditujukan untuk penerima Surat Pemberitahunan Pajak Terhutang (SPPT) yang belum terverifikasi. Ada total sekira 1.700 SPPT yang berlum terverifikasi dengan nilai total hingga Rp 163 miliar.

Agus Suriyanto Foto: metrosemarang.com/ilyas aditya
Agus Suriyanto
Foto: metrosemarang.com/ilyas aditya

Kepala Bidang Pajak DPKAD Kota Semarang, Agus Wuryanto mengatakan hal tersebut termasuk dalam program Penelurusan dan Verifikasi Pajak Bumi Bangunan. Program tersebut dilakukan sebagaimana rekomendasi dari BPK.

“Itu bukan surat tagihan, hanya pemberitahuan untuk melakukan veridfikasi. Sesuai rekomendasi BPK, Desember 2016 harus selesai, ” kata dia, Selasa (19/7).

Menurut Agus, verifikasi tersebut ditujukan kepada masyarakat yang telah membayar pajak namun belum terverifikasi. Bagi yang menerima surat pemberitahuan itu cukup melakukan verifikasi dengan menunjukkan bukti pelunasan PBB. Jika seandainya, bukti pelunasan hilang, masyarakat diminta untuk membuat surat pernyataan.

“Surat tersebut sudah mulai dilayangkan sejak tiga pekan yang lalu. Ini terjadi di seluruh Indonesia,” imbuhnya.

Agus mengungkapkan, adanya verifikasi tersebut sesuai UU 28 Tahun 2009, tentang pajak dan retribusi derah. Itu pun tak hanya terjadi di Kota Semarang melainkan seluruh Indonesia.

“Ini pekerjaan berat, sekalian untuk menvalidasi data-data PBB, saya ingin memberikan informasi yang sebaik-sebaiknya,” terangnya.

Sebelumnya, masyarakat sempat kebingungan dengan adanya surat edaran verifikasi yang dikirim melalui kelurahan. Beberapa di antaranya juga mengaku geram dan mengira kalau pemerintah kembali melakukan penagihan terhadap pajak yang sudah mereka bayar. (yas)

You might also like

Comments are closed.