Dikeluarkan SMANSA secara Sepihak, Orangtua Siswa Mengadu ke DPD

METROSEMARANG.COM – Orangtua AP dan MA, siswa Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 1 Semarang (SMANSA) yang dikeluarkan dari sekolahnya mengadu ke Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Jawa Tengah. Keduanya juga datang bersama perwakilan orangtua siswa yang ikut prihatin dengan keputusan sekolah yang dinilai hanya sepihak.

Ilustrasi. Kegiatan OSIS di SMA Negeri 1 Semarang. Foto: metrosemarang.com/dok

Pertemuan tersebut difasilitasi oleh anggota DPD RI asal Jateng, Bambang Sadono di Kantor DPD Jateng, Rabu (28/2). Dia menilai, tindakan sekolah mengeluarkan kedua siswanya tersebut dirasa kurang mendidik.

Bambang Sadono mengatakan sekolah harus memikirkan solusi terbaik, mengingat keduanya sebentar lagi akan menjalani Ujian Nasional (UN).

“Anak-anak ini pintar dan potensial, cuma salah mengarahkan. Untuk apa ada guru di sana? Jangan seperti lempar tanggungjawab begitu saja dengan mengeluarkan siswa,” ungkapnya.

“Menyelesaikan persoalan pendidikan tidak dengan cara mendidik. Di sekolah, ada kepalanya yang paling tinggi. Kepala sekolah harus dimintai tanggung jawab oleh Dinas Pendidikan,” tegasnya.

Solusi yang dimaksud adalah dengan mempertimbangkan masa depan siswa yang bersangkutan, termasuk fasilitasi pindah ke sekolah sebagaimana ditawarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng.

Dikabarkan, Disdikbud Jateng memfasilitasi dua siswa tersebut untuk tetap bersekolah dengan pindah ke sekolah negeri yang terdekat dengan tempat tinggalnya, yakni SMAN 11 untuk AP dan SMAN 13 Semarang untuk MA agar tetap bisa mengikuti UN.

Namun kedua siswa dan kedua orangtuanya tetap menginginkan kedua buah hatinya bersekolah di SMANSA lantaran merasa tidak bersalah dan menilai keputusan sekolah yang tidak adil.

AP dan MA dikeluarkan dari SMANSA sejak awal Februari 2018. Mereka diduga melakukan kekerasan terhadap junior pada saat Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) OSIS pada akhir Desember 2017 silam.

Bukan hanya dua siswa tersebut yang terkena imbasnya. Sekolah juga memberikan sanksi skorsing kepada sembilan siswa lain yang juga pengurus OSIS yang menangani kegiatan LDK OSIS tersebut.

“Keputusan sekolah mengeluarkan anak saya sangat tidak adil karena tanpa mempertimbangkan prestasi yang sudah diraih anaknya, apalagi sudah kelas XII yang bersiap ujian nasional (UN),” kata orangtua dari AP, Suwondo.

Dia kaget menerima surat dari sekolah pada 5 Februari 2018. Esok harinya, di sekolah dia disodori rekaman kegiatan LDK yang terlihat AP menampar juniornya dalam pelatihan tersebut.

Saat itu juga sekolah menyodorkan surat pengunduran diri, tetapi dirinya tidak menandatangani karena merasa belum mengonfirmasi kebenaran persoalan itu kepada anaknya.

Suwondo menceritakan, anaknya diusir dari sekolah saat berangkat sekolah seperti biasa. Padahal, surat pengunduran diri belum dia tanda tangani. Keputusan sekolah mengusir AP juga tidak berdasarkan akumulasi poin skor.

“Selama ini, anak saya tidak pernah melakukan pelanggaran. Tidak bisa jika diakumulasi dari satu kegiatan LDK saja. Saya akan terus perjuangkan nasib anak saya,” ungkapnya. (ade)

You might also like

Comments are closed.