Dirjen Pajak Jateng Mulai Aktifkan “Sel Penunggak Pajak”

METROSEMARANG.COM – Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah 1 mulai mengaktifkan sel penunggak pajak yang ditempatkan di lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan rumah tahanan (Rutan). Sel khusus ini bakal menjadi hunian penanggung pajak sedikitnya Rp 100 juta.

Kepala Kanwil Dirjen Pajak Jawa Tengah 1, Dasto Ledyanto mengatakan, penindakan ini merupakan tindak lanjut dari upaya sosialisasi yang gencar dilakukan sejak tahun 2015.

Sel penunggak pajak yang disiapkan di Rutan Kelas IIB Jepara. Foto: metrojateng.com
Sel penunggak pajak yang disiapkan di Rutan Kelas IIB Jepara. Foto: metrojateng.com

“Tahun ini di Semarang sudah ada dua penunggak pajak yang diproses, tapi satu belum sempat disandera sudah melunasinya, karena dimasukan ke dalam sel itu berat konsekuensinya,” ujar Dasto, Minggu (6/3).

Dasto menambahkan, dengan adanya sel khusus bagi penunggak pajak di dalam Lapas maupun Rutan, diharapkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tumbuh. Nantinya, proses penahanan penunggak pajak pun tidak harus melalui proses persidangan.

Dikatakan Dasto, proses gijzeling atau penyanderaan badan ini merupakan upaya terakhir penagihan pajak kepada penanggung pajak yang memiliki utang pajak sedikitnya Rp 100 juta dan memiliki aset untuk melunasinya, namun diragukan itikad baiknya dalam melunasinya. Selain melibatkan aparat penegak hukum, DJP juga melibatkan tenaga medis untuk memastikan kondisi kesehatan penanggung pajak saat melakukan eksekusi penyanderaan.

“Pengajuannya kepada Kementrian Keuangan. Lama penahanan enam bulan dan bisa diperpanjang satu kali. Itu menunggu lelang aset wajib pajak,” imbuh Dasto.

Dalam kesempatan sebelumnya, Dasto mengungkapkan bahwa pihaknya juga melakukan pengawasan melalui satelit dengan menggandeng Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan). Berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan, diketahui ada 11 ribuan wajib pajak di wilayah Jateng yang tidak melapor dan tentu saja tidak membayar pajak.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jateng 1 melakukan proses penindakan terhadap 61 pelaku usaha Wajib Pajak (WP) di Jawa Tengah  yang mengalami masalah piutang pajak alias tersendat melakukan pembayaran.

Sementara, Kepala Bidang Pemeriksaan Penagihan Intelijen dan Penyelidikan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jateng 1, Machrizal Desano mengatakan, sepanjang 2015 pihaknyt melakukan proses penindakan terhadap 61 pelaku usaha Wajib Pajak (WP) di Jawa Tengah  yang mengalami masalah piutang pajak alias tersendat melakukan pembayaran.

“Yang kami tangani ada 61 pelaku bisnis. Totalnya senilai Rp 85,9 miliar. Kami sudak melakukan pencekalan agar tidak kabur ke luar negeri,” katanya, Senin (11/1/2016).

Selain itu, pihaknya juga mengaku melakukan penyanderaan izin kepada 13 orang pelaku usaha. Kanwil DJP Jateng 1 juga telah melakukan penindakan terhadap 7 tersangka pengemplang pajak. Dari tujuh pengusaha tersebut, satu di antaranya telah disidang dan diganjar vonis 1,5 tahun penjara dan denda Rp 1,8 miliar. (oby/yas)

 

 

You might also like

Comments are closed.