Dishub Setengah Hati Tertibkan Angkutan Umum Tak Layak Jalan

METROSEMARANG.COM – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang, Supriyadi, menegaskan kendala lahan parkir tidak boleh menjadi alasan dinas terkait tidak mau menindak tegas angkutan umum yang sudah tidak laik jalan karena rusak atau uzur.

Ilustrasi. Dishub dinilai tidak tegas untuk menertibkan angkutan umum yang sudah tak layak jalan. Foto: metrosemarang.com/dok

Menurut Supriyadi, tindakan tegas itu tidak harus dengan mengandangkan paksa angkutan umum berupa bus yang sudah tidak laik jalan tersebut. Tapi bisa dengan cara lainnya misalkan dengan mencabut trayek kendaraannya.

‘’Tindakan tegas itu tidak harus mengandangkan, tapi mungkin dengan cara mencabut (izin) trayek kendaraanya, menilang surat-suratnya atau SIM sopir,’’ kata Supriyadi, Rabu (17/1). 

Dia juga menilai kendala lahan parkir tidak bisa menjadi alasan Dinas Perhubungan (Dishub) untuk tidak mengandangkan bus yang tidak laik huni. Karena Kantor Dishub Kota Semarang yang berada di Tambakaji juga masih memiliki lahan cukup luas yang bisa digunakan untuk parkir. ‘’Jadi (alasan tidak ada lahan parkir) itu alasan yang tidak berdasar,’’ tegasnya.

Selain itu, tentunya tidak mungkin semua bus tidak layak jalan harus dikandangkan. ‘’Apa semua harus dikandangkan, kan ga mungkin, artinya kalau sekarang sudah banyak pelanggaran sampai tahu akan banyak yang dikandangkan, kan berarti Dishub tidak bekerja semestinya,’’ tegasnya.

Sebelumnya, diakui Kabid Angkutan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang, Suyatmin, banyak angkutan umum berupa bus yang sudah tidak laik jalan masih beroperasi di Kota Semarang.

Menurutnya, secara aturan diakui bus tersebut seharusnya disita dan tidak boleh beroperasi. Tetapi untuk menyita atau mengandangkan, pihaknya terkendala dengan minimnya lahan untuk menampung bus tidak laik jalan tersebut.

“Seharusnya memang disita dan tidak boleh beroperasi. Tetapi kami terkendala dengan tidak adanya lahan parkir. Ke depan sudah kami pikirkan,” katanya.

Disebutkan, ada sebuah lahan milik pemerintah di sebelah Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT). Pihaknya sudah memohon kepada bagian aset agar lahan tersebut bisa digunakan untuk tempat menampung bus tidak laik jalan. (duh)

You might also like

Comments are closed.