Disnaker Kabupaten Semarang Digugat Dua Pekerja

METROSEMARANG.COM – Dua mantan pekerja rumahan PT Ara Shoes Indonesia menggugat Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Semarang. Kedua pekerja didampingi Tim Advokasi Peduli Pekerja Rumahan mendafarkan gugatannya di Pengadilan Negeri Ungaran, pada 25 September 2017, dengan nomor perkara 95/Pdt.G./2017/PN.Unr. Perkara itu mulai disidangkan pada Rabu (18/8) di Pengadilan Hubungan Industri (PHI) Semarang.

Sidang gugatan terhadap Dinsosnakertrans Kabupaten Semarang. Foto: istimewa

Kedua mantan pekerja tersebut adalah Giyati dan Osy Osela Sakti. Mulanya, Giyati dan Osela di-Putus Hubungan Kerja (PHK) oleh PT Ara Shoes yang beroperasi di Kabupaten Semarang. PHK yang dilakukan pada 8 Agustus 2016 tersebut tidak disertai alasan yang jelas. Giyati dan Osela juga tak beroleh uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan lainnya yang merupakan hak pekerja saat terjadi PHK.

Keduanya lantas meminta penyelesaian masalah tersebut dengan berunding (bipartit) antara dua pihak. Seperti yang sudah diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Namun, PT Ara Shoes menolak permintaan tersebut, dengan alasan tidak ada hubungan kerja antara PT Ara Shoes Shoes dengan pekerja rumahan.

PT Ara Shoes berpegang pada surat penjelasan yang dikeluarkan Dinsosnakertrans Kabupaten Semarang Nomor 560/1765 tetanggal 2 September 2014. Isinya mengenai penjelasan Dinsosnakertrans yang menyebut bahwa tidak ada hubungan antara pekerja rumahan dan PT Ara Shoes Indonesia.

Lantaran gagal, kedua pekerja lantas mengajukan proses tripartit, yaitu dengan dimediasi oleh Dinsosnkaertrans Kabupaten Semarang. Namun, alih-alih melindungi tenaga kerja di bawah wilayahnya atau paling tidak bertindak menjadi mediator perselisihan, Dinsosnakertrans malah menolak permintaan mediasi itu. Alasannya sama, yakni soal tidak ada hubungan kerja antara pekerja rumahan dengan PT Ara Shoes.

Padahal, kata salah satu kuasa hukum Giyati dan Osela, Hendro Agung Wibowo, unsur hubungan kerja antara PT Ara Shoes dengan pekerja rumahan telah terpenuhi. “Ada pekerjaan, ada upah dan ada perintah. Itu unsur-unsur hubungan kerja yang diatur dalam Pasal 1 angka 15 UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakaerjaan,” terangnya.

Pihaknya menganggap tindakan Dinsosnkertrans bertentangan dengan UU PPHI. Selain itu, juga telah menghambat pekerja rumahan dalam memperoleh hak-haknya. Sebab, untuk dapat melakukan persidangan perselisihan hubungan industrial di PHI antara pekerja dan PT Ara Shoes, harus lebih dulu dilakukan mediasi dengan Dinsosnakertrans sebagai mediator.

Dinsosnakertrans Kabupaten Semarang dinilai telah melakukan tindakan melawan hukum dan lebih menguntungkan perusahaan perusahaan. Di sisi lain, Dinsosnakertrans dinilai mengabaikan hak-hak pekerja.

Sidang dihadiri oleh Giyati dan kuasa hukum yang berasal dari tim advokasi. Sementara Osela tak dapat menghadiri sidang, lantaran saat ini telah bekerja dan berdomisili di Jakarta. Sidang berlangsung dengan majelis hakim yang diketuai Asni Meriyenti, dengan anggota Makmur Pakpahan dan Sultiyanto Rohman.

Dalam persidangan perdana ini, kedua pihak diminta menentukan hakim mediator. Sempat alot, lantaran Dinsosnakertrans tak kunjung memberikan usulan nama hakim mediator. Ketika usulan kedua pihak disampaikan pun tak mencapai kesepakatan nama satu hakim mediator. Alhasil, majelis hakim mengusulkan nama Andi Sufari sebagai hakim mediator, dengan pertimbangan hakim tersebut telah memiliki sertifikat mediator.

Proses berlanjut, dimana kedua pihak baik tergugat maupun pengugat menemui hakim mediator. Mediasi akan dilakukan Selasa, 24 Oktober mendatang. “Mediasi dijadwalkan pukul 08.00 pagi,” kata Rizky, salah seorang dari tim advokasi. Dalam mediasi, baik penggugat maupun tergugat diharuskan hadir sendiri, tidak diperolehkan diwakilkan pada kuasa hukum. (*)

You might also like

Comments are closed.