Ditangkap di Bandara, Mantan Bupati Kendal Tolak Teken Berkas

Mantan Bupati Kendal Siti Nurmarkesi didampingi penasihat hukumnya usai menjalani pemeriksaan kesehatan di RS Bhakti Wira Tamtama Semarang, Jumat (16/10). Foto: metrosemarang.com/nurokhim
Mantan Bupati Kendal Siti Nurmarkesi didampingi penasihat hukumnya usai menjalani pemeriksaan kesehatan di RS Bhakti Wira Tamtama Semarang, Jumat (16/10). Foto: metrosemarang.com/nurokhim

 

METROSEMARANG.COM – Mantan Bupati Kendal Siti Nurmarkesi akhirnya ditangkap tim Kejari Kendal setelah sempat masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Terdakwa  kasus dugaan korupsi pembagian dana bansos senilai Rp 1,3 miliar itu menolak menandatangani berkas yang disodorkan saat dijemput di Bandara Ahmad Yani Semarang, Jumat (16/10).

Penasihat hukum terdakwa, Dani Sriyanto mengaku kemarin malam, Kamis (15/10), kliennya baru tiba di Bandara Jaksel, usai menunaikan ibadah haji. Kemudian keberadaannya diketahui oleh Kejari Jaksel dan langsung berkoordinasi dengan Kejari Kendal untuk dibawa pulang ke Semarang.

“Tadi sampai di bandara Semarang pukul 10.00. Oleh Kejari Kendal langsung dilakukan penangkapan dan diminta untuk menandatangani berkas. Setelah itu, beliau langsung dibawa ke Rumah Sakit Bakti Wira Tamtama Semarang untuk diperiksa kesehatanya,” ucapnya saat ditemui di Lapas Klas II A Wanita Semarang, Jumat (16/10).

Menurutnya, berkas yang disodorkan oleh Kejari Kendal tidak berkekuatan hukum lantaran perkaranya telah diregister Mahkamah Agung (MA) dengan No 2335. K/Pid.sus/2015 tertanggal 10 September 2015. Sehingga kewenangan Kejari Kendal untuk melakukan penahanan terhadap kliennya tidak memiliki kekuatan hukum lantaran telah beralih ke MA.

“Kami sudah sampaikan keberatan bahwa perkara klien kami telah diregister ke MA. Sehingga beliau menolak untuk menandatangani berkas,” jelasnya.

Dani menambahkan, Kejari Kendal telah melakukan malapraktik karena tetap bersikukuh melakukan penahanan terhadap kliennya. Sebabnya, penahanan itu tidak memenuhi Pasal 253 Ayat 4 KUHAP. Yakni wewenang utk menentukan penahanan beralih ke Mahkamah Agung (MA) sejak diajukannya permohonan Kasasi. Apabila terdakwa menolak putusan (196 ayat 3 huruf a KUHAP) dengan sendirinya putusan belum berkekuatan hukum tetap serta putusan belum dapat dieksekusi sampai menunggu putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Selain itu, dalam Pasal 28 ayat 1 KUHAP dijelaskan bahwa guna kepentingan pemeriksaan Kasasi Hakim Mahkamah Agung berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama 50 hari.

“Kewenangan penahanan beliau di MA. Nantinya akan menentukan ditahan atau tidaknya setelah 3 hari atau 10 September 2015 lalu. Padahal ini sudah 16 Oktober tidak ada penahanan sehingga beliau menolak menandatangani BAP untuk ditahan,” jelasnya.

Siti Nurmarkesi, divonis pidana tiga tahun penjara plus denda Rp 100 juta atau setara dua bulan kurungan. Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang, 9 Februari 2015, politisi Golkar itu dinyatakan terbukti terlibat dalam perkara korupsi bantuan sosial bidang keagamaan di Kabupaten Kendal tahun 2010 senilai Rp 1,3 miliar. (CR-07)

You might also like

Comments are closed.