DJP I Jateng Gunakan Drone untuk Kejar Pengemplang Pajak

Ilustrasi eksploitasi Gunung Ragas di Desa Clering, Donorojo, Jepara. Foto: dok metrojateng.com
Ilustrasi eksploitasi Gunung Ragas di Desa Clering, Donorojo, Jepara. Foto: dok metrojateng.com

METROSEMARANG.COM – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) I Jawa Tengah bakal menggunakan pesawat nirawak (drone) untuk menyisiri perusahaan tambang yang menunggak membayar pajak selama tiga tahun terakhir. Kepala Kantor Wilayah DJP I Jawa Tengah, Dasto Ledyanto menyebutkan penggunaan drone akan difasilitasi oleh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan).

Penggunaan pesawat mata-mata, kini sedang dalam proses pengajuan kerjasama dengan pihak Lapan. Tapi Dasto optimistis penggunaan drone nantinya mampu memetakan lokasi-lokasi perusahaan yang tidak pernah membayar pajak.

“Lapan dan kami akan bersama-sama melacak perusahaan tambang mana sajakah yang tidak membayar pajak. Karena Lapan melakukan mapping dari satelit luar angkasa jadi bisa mendeteksi setiap daerah yang sulit dijangkau terutama perusahaan yang ada di pegunungan Kars (kapur) seperti di Rembang,” ujar saat dikonfirmasi, Sabtu (9/1).

Perusahaan tambang yang tidak membayar pajak itu sebenarnya sudah terdaftar dalam wajib pajak selama tiga tahun, namun yang bersangkutan enggan menyetorkan pajak. Meski begitu, ia belum mengetahui pasti besaran jumlah tunggakan pajak dari ratuan pelaku usaha tambang itu.

Sementara dari data yang diperoleh dari aktivitas eksensifikasi Kanwil DJP I Jawa Tengah, selama periode Januari-Desember 2015 kemarin total setoran pajak yang berhasil dikumpulkan sementara ada Rp 596,2 miliar yang bersumber dari 281.863 jiwa wajib pajak baru. Dari jumlah sebanyak itu, mereka baru bisa menindak 121 petambang yang tidak membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) hampir Rp 1 miliar.

“Setoran pajak yang sudah didapatkan dari ratusan perusahaan tambang itu persisnya Rp 942 juta. Namun diluar itu masih ada ratusan perusahaan besar di sektor retail, industri jasa dan pergudangan yang tetap tidak mendaftarkan kegiatannya dalam administrasi perpajakan di Jawa Tengah,” tutur Dasto.

Selain petambang, petugas pajak juga akan melacak pengemplang pajak di sektor perikanan dan pertanian. “Kami akan bekerjasama dengan aparat setempat untuk melacak pengemplang pajak di tiap daerah. Kalau ada di sektor perikanan, kami gandeng dinas perikanan dan jika ada di tambang maka akan berkoordinasi dengan dinas pertambangan,” tegasnya. (far)

You might also like

Comments are closed.