Dorong Reformasi Birokrasi, 30 PPID Diberikan Diklat Tata Kelola Informasi

METROSEMARANG.COM – Pelayanan informasi yang cepat, akurat, dan akuntabel mendorong reformasi birokrasi yang baik. Karena itu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Semarang dituntut meningkatkan kualitasnya.

Peserta Diklat dari PPID mengikuti pelatihan yang diberikan oleh pemateri, Selasa (18/4). Foto: metrosemarang.com/masrukhin abduh

Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang, Bambang Sukono, saat pembukaan Pendidikan dan Pelatihan Tata Kelola Informasi dan Dokumentasi di Gedung Diklat Jalan Fatmawati, Semarang. Acara ini akan berlangsung 9 hari mulai Senin (17/4)

Penyelenggara PPID harus dapat memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat. ”Saat ini eranya keterbukaan, dengan itu masyarakat jadi tahu kinerja kita dan dapat melakukan fungsi kontrol,” katanya, Selasa (18/4).

Sebanyak 30 peserta yang membidangi PPID di masing-masing OPD mengikuti Diklat ini. Pada penyelenggaraan kegiatan ini Badan Kepegawaian bekerja sama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Kominfo dalam penyediaan tenaga pengajar.

Menurut Kepala Pusat pendidikan dan pelatihan Kementrian Kominfo, Usuludin mengungkapkan, pihaknya bangga dengan adanya kerja sama antara Kementrian dan Pemkot Semarang ini.

“Hal ini merupakan kemajuan dan terobosan karena sebelumnya sulit dilakukan khususnya terkait Keterbukaan Informasi Publik,” ujarnya.

Dengan mengikuti diklat ini, tambah Usuludin, para peserta akan tahu arah dan kiblatnya dalam melakukan pelayanan informasi. Ia berharap Pemkot Semarang dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam penyelenggaraan PPID.

“Harapannya melalui diklat ini dapat merubah mindset para ASN (Aparatur Sipil Negara) terhadap keterbukaan informasi dan kedepan kita dapat lebih yakin dalam melayani informasi kepada masyarakat,” katanya.

Sementara mata diklat yang diberikan di antaranya manajemen komunikasi pemerintah, strategi pengelolaan isu, tata kelola pelayanan informasi dan dokumentasi, konteks makro pelayanan informasi publik, digitalisasi informasi dan dokumentasi, sengketa informasi, daftar informasi publik dan uji konsekuensi, pengamanan informasi publik, kebijakan PPID, peran PPID utama dan pembantu, serta observasi lapangan dan seminar.

Di akhir masa diklat, peserta juga akan diajak observasi lapangan pada Kementrian Keuangan RI terkait penyelenggaraan PPID dan pelayanan informasi yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk karya tulis dan diseminarkan. (duh)

You might also like

Comments are closed.