DPD RI Kunjungi Warga Kebonharjo yang Bersengketa dengan PT KAI

METROSEMARANG.COM – Ratusan warga Kebonharjo Kelurahan Tanjung Mas, Semarang Utara, yang terdampak pembangunan atau reaktivasi rel kereta api jalur Stasiun Tawang menuju Pelabuhan Tanjung Emas, melaksanakan audiensi dengan 6 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Balai RW setempat, Jumat (22/9).

Kunjungan anggota DPD RI di Kebonharjo, Jumat (22/9). Foto: metrosemarang.com/masrukhin abduh

Dalam audiensi itu, Ketua Forum Warga Kebonharjo, Suparjo menjelaskan, sebenarnya warga tidak mempermasalahkan rencana pembangunan rel baru. Tetapi warga meminta agar dalam pembebasan lahan hendaknya dihargai sesuai NJOP atau melalui tim apresial.

”Sementara saat ini, tawaran dari PT KAI kepada warga hanya akan memberi ganti Rp 250.000 per meter tanpa menghitung nilai bangunannya,” katanya.

Pengacara warga Kebonharjo yang ikut mendampingi, Dio Hermansyah mengatakan, warga Kebonharjo sudah dibuat resah dengan kasus sengketa lahan dengan PT KAI ini. Sebab setidaknya ada sekitar 3.470 SHM atas lahan milik warga yang terancam tidak diakui.

Dia mengingatkan agar jangan ada pejabat yang bermain-main dalam kasus ini. Mengingat 40.000 jiwa warga Kebonharjo terancam menjadi miskin. ”Warga Kebonharjo hanya ingin adanya penggantian rumah yang dibayarkan sesuai dengan nilai appresial,” tegasnya.

Sementara itu Ketua Badan Akuntablitas Publik DPD RI Abdul Gafar Usman mengatakan,ada tiga hal yang menjadi perhatian pihaknya dari audiensi dengan warga Kebonharjo. Yakni dengan melakukan kroscek lapangan terkait aduan warga ini, ternyata memang sesuai fakta.

Kemudian, pihaknya akan menyampaikan ke instansi terkait baik di tingkat pusat maupun daerah terkait fakta masalah yang terjadi di Kebonharjo ini. Dan terakhir, pihaknya akan mencarikan solusi terbaik bagi warga maupun PT KAI.

”Jadi kami tidak akan mencari kesalahan atas sengketa ini, tapi ingin mencari solusi terbaik,” tandasnya. (duh)

You might also like

Comments are closed.