Dua Kali Juara, Kini Golput Peringkat Dua

Pemilihan gubernur Jawa Tengah tahun 2018 adalah pemilihan kali ketiga dengan sistem langsung tanpa perwakilan. Pada ketiga pemilihan itu, jumlah pemilih yang tak menggunakan haknya mencapai jutaan orang. Dalam dua kali pemilihan langsung pertama, angkanya bahkan mengungguli perolehan suara tertinggi. Tahun ini angka itu menurun, tapi belum benar-benar terkalahkan.

KPPS sedang bertugas di TPS 07 Kelurahan Randusari Semarang, dalam pemilihan gubernur Jawa Tengah 2018. (foto: metrosemarang/Fariz Fardianto)

SEHARI sebelum pemungutan suara untuk memilih gubernur Jawa Tengah periode 2018-2023, warga Randusari, Semarang menghias tempat pemungutan suara. TPS 07 namanya. Tempatnya berada di tengah pemakaman umum terbesar di Kota Semarang.

Warga mendekornya dengan pernak-pernik bernuansa horor. Keranda berisi replika mayat berbalut kain kafan, kain batik bertabur kembang, dinding berselimut batik, hingga patung berdaster menyerupai orang gantung diri.

Keesokan harinya, pada hari pemungutan suara Rabu, 27 Juni 2018, anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 07 telah siap dengan dandanan pocong, genderuwo, dan hantu suster yang menyeramkan. Alunan musik yang bikin bulu kuduk berdiri menyambut pengunjung TPS.

“Ini agar pemilihan lebih ramai. Beberapa pejabat sudah datang ke sini. Ketua KPU (Komisi Pemilihan Umum), Ibu Wakil Wali Kota, Pangdam dan Kapolda,” kata Ketua KPPS TPS 07, Kristiyanto.

Di tempat lain beberapa TPS juga melakukan berbagai upaya untuk menarik warga. Petugas di TPS Palebon, Pedurungan, Semarang berdandan ala wayang. Di Demak, beberapa TPS berhiaskan pernak-pernik sepak bola dunia seiring dengan masih berlangsungnya kompetisi piala dunia. Ada pula yang memberi bonus es dawet kepada warga yang datang untuk “mencoblos”. Tema piala dunia juga ada di beberapa TPS di Semarang. Salah satunya di Puspanjolo, Semarang Barat.

TPS lain yang tidak secara khusus menghias tempat pemungutan suara, tidak diam saja. Pada hari pemungutan suara, anggota KPPS yang berkeliling kampung-kampung menggunakan pengeras suara mendorong warga untuk mendatangi TPS.

Rentetan upaya itu tak lain untuk meningkatkan partisipasi warga dalam pemilihan kepala daerah Jawa Tengah. Sebab, pesta demokrasi – untuk memilih gubernur Jawa Tengah – yang sudah-sudah, menyisakan orang-orang yang tidak merayakannya. Jumlahnya bukan main. Hampir setengah orang-orang dalam daftar pemilih tetap (DPT) tidak menggunakan hak pilihnya.

Kali Ketiga

Tahun ini merupakan kali ketiga Provinsi Jawa Tengah menggelar pemilihan kepala daerah secara langsung. Warga Jawa Tengah secara langsung berpartisipasi memberikan suaranya untuk memilih kandidat kepala daerah. Pemilihan gubernur Jawa Tengah secara langsung pertama kali dilakukan pada tahun 2008.

Waktu itu ada lima pasangan calon yang bisa dipilih warga. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur satu, Bambang Sadono dan Muhammad Adnan yang diusung Partai Golongan Karya (Golkar) memperoleh suara 22,79 persen dari total 25.885.542 pemilih dalam daftar tetap. Pasangan calon dua, Agus Soeyitno dan Abdul Kholiq Arif yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendapat 6,83 persen suara. Pasangan calon tiga, Sukawi Sutarip dan Sudharto yang diusung Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendapat 15,58 persen suara.

Pasangan calon empat, Bibit Waluyo dan Rustriningsih yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendulang 43,44 persen suara. Jauh meninggalkan pasangan calon lima, Muhammad Tamzil dan Abdul Rozaq Rais yang diusung Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN) dengan 11,36 persen suara.

Bibit Waluyo dan Rustriningsih memang memenangi pertarungan berebut suara warga Jawa Tengah dengan perolehan 6.084.261 suara. Namun perolehan suara itu kalah dengan jumlah pemilih yang tidak memakai haknya. Pemilihan gubernur Jawa Tengah tahun 2008 menyisakan lebih dari 10,7 juta warga yang tidak memilih atau 41,54 persen warga dalam DPT. Kelompok pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya jadi “juara”.

Pemilihan gubernur Jawa Tengah secara langsung untuk kali kedua digelar tahun 2013, dengan jumlah pasangan calon lebih sedikit. Jumlah pemilih dalam daftar tetap meningkat dari periode sebelumnya, menjadi 27.426.642. Saat itu, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur satu, Hadi Prabowo dan Don Murdono yang diusung koalisi partai PKS, PKB, Gerindra, PPP, Hanura dan PKNU beroleh 20,92 persen suara.

Calon gubernur petahana Bibit Waluyo didampingi Sudijono Sastroatmojo diusung koalisi Partai Demokrat, Golkar dan PAN mendapat 30,26 persen suara. Pemilihan dimenangkan oleh pasangan Ganjar Pranowo dan Heru Sudjatmoko yang diusung PDIP dengan 6.962.417 suara atau 48,82 persen dari suara sah.

Jumlah pemilih yang meningkat ternyata tak turut meningkatkan jumlah partisipasi warga. Angka partisipasi warga justru menurun. Ada lebih dari 12 juta warga yang tidak mendatangi TPS untuk memberikan suara. Jumlah itu mencapai 44,27 persen dari total DPT dan mengungguli perolehan suara dua pasangan calon yang kalah dalam pemilihan. Kelompok pemilih yang tak memakai hak pilihnya masih “juara”.

Sebelum pemilihan gubernur Jawa Tengah 2018 berlangsung, angka partisipasi pemilih itu menjadi sorotan. Enam bulan sebelum hari pemilihan, sebuah lembaga profesional pengelolaan opini dan informasi Jateng Institute memprediksi angka golput atau golongan putih, sebutan bagi mereka yang tidak memilih, bakal mendekati 50 persen.

Direktur Jateng Insitute Amin Suryanto lewat siaran pers menyebut prediksi itu berdasarkan angka golput dari dua periode pemilihan sebelumnya yang cenderung meningkat. Jateng Institute mencatat angka golput di Jawa Tengah tahun 2013 lebih tinggi dibandingkan angka serupa di provinsi lain yang rata-rata mencapai 30-35 persen.

Berbeda dengan Amin, pengamat politik Universitas Diponegoro Semarang, Teguh Yuwono pada hari pencoblosan 27 Juni 2018 lalu memperkirakan partisipasi masyarakat bakal menembus angka 70 persen, meski berat untuk dicapai. Artinya, angka pemilih yang tak menggunakan hak pilihnya akan berkisar pada 30 persen. Kendati begitu, Teguh menilai angka 30 persen itu tinggi.

“Golput masih tinggi, seperti halnya pemilihan tahun-tahun sebelumnya,” kata Teguh.

Faktor Pengaruh

Faktor teknis merupakan pengaruh yang paling besar pada angka partisipasi warga Jawa Tengah dalam pemilihan kepala daerah. “Melihat perilaku pemilih di Jawa Tengah, mereka golput saat Pilkada karena faktor teknis, bukan ideologis. Bukan karena niat ingin golput atau tidak senang dengan calon kepala daerah kemudian tidak memilih,’’ urai Teguh.

Pendapat itu senada dengan ulasan Jateng Institute. “Faktor teknis sangat berpengaruh, salah satunya adalah persoalan kartu identitas. Ini menyebabkan calon pemilih tidak datang ke TPS,” kata Amin.

Lima bulan sebelum pencoblosan, tercatat lebih dari 100 ribu warga Semarang yang belum terekam identitasnya pada database kependudukan e-KTP. Menurut Amin, hal itu bisa saja menjadi penyebab calon pemilih tidak datang ke TPS. Namun usai pengungkapan data itu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang gencar melakukan perekaman data, bahkan membuka layanan hingga malam hari, sehingga alasan data kependudukan teratasi.

Faktor ekonomi juga dipandang dapat menjadi penyebab pemilih lebih mengutamakan pekerjaan daripada mendatangi TPS. Ada yang karena bekerja di luar kota dan enggan mengurus syarat agar bisa mencoblos di tempat lain. Ada pula pekerja yang gagal mendapatkan izin pada saat hari pemilihan, salah satunya pembantu rumah tangga (PRT).

Menurut catatan catatan Jala PRT Perwakilan Jawa Tengah, terdapat 1.327 PRT di Jakarta yang punya KTP Jawa Tengah. Mereka berasal daerah-daerah seperti Purwokerto, Wonosobo, Tegal, Banjarnegara, Kutoarjo, Boyolali dan Wonogiri. “Rata-rata tidak bisa libur saat coblosan. Majikan tidak kasih tambahan libur sampai tanggal 27 Juni. Kalaupun pulang biaya yang dikeluarkan banyak. Pas Lebaran kemarin saja harus sedia minimal Rp 7 juta baru bisa pulang,” kata salah satu anggota Jala PRT Jawa Tengah, Nur Khasanah.

Masih ada kelompok yang kehilangan hak pilih karena sistem dan kendala teknis. Mereka adalah pekerja migran. Excutive Director Migrant Care, Wahyu Susilo mengatakan, warga kabupaten/kota/provinsi yang bekerja di luar negeri banyak memberi kontribusi terhadap daerah. Aliran remitansi yang menggerakkan ekonomi lokal, mendorong daya beli masyarakan di daerah basis buruh migran, menggerakkan produktifitas dan inovasi masyarakat, hingga mendorong masyarakat menjadi terbuka akan perbedaan.

“Namun semua kontribusi itu tidak pernah menjadi bahan pertimbangan untuk memastikan warga daerah yang sedang bekerja di luar negeri juga terpenuhi hak politiknya. Para penyelenggara Pemilu berkilah bahwa memastikan buruh migran berpartisipasi dalam Pilkada secara teknis sangat sulit dilaksanakan,” demikian tulis Wahyu Susilo dalam akun instagramnya (@wahyususilo).

Seiring dengan perkembangan teknologi, menurut Wahyu, Pemilu (termasuk Pilkada) seharusnya memanfaatkan teknologi informasi. Hal itu untuk meningkatkan partisipasi warga negara dalam menunaikan hak politiknya.

Di sisi lain, Teguh Yuwono menganalisis jika masyarakat memiliki kejenuhan terhadap proses pemilihan kepala daerah, sehingga enggan mendatangi TPS untuk memberikan suara. Perilaku pemilih Jawa Tengah, kata Teguh, juga tak acuh dan terlalu percaya dengan sistem yang sudah ada. Warga Jawa Tengah menganggap pemilihan umum kepala daerah tidak akan membawa perubahan.

“Mereka masih terlalu percaya pada sistem. Pragmatis, simpel pemikiran mereka,’’ kata Teguh yang mengajar disiplin ilmu politik. Penyebab lain yang juga tak bisa diabaikan adalah calon kepala daerah yang tidak dikenal oleh masyarakat.

info grafis: Efendi, olah data: Eka Handriana, sumber: metrojateng.com

 Peringkat Dua

Perihal calon kepala daerah yang tidak dikenal itu ditampik oleh KPU. KPU mengklaim jika masyarakat semestinya telah mengenal calon kepala daerah Jawa Tengah karena KPU sudah tak kurang-kurang melakukan sosialisasi.

Terlebih dalam Pilkada 2018 KPU Jawa Tengah memperoleh peningkatan anggaran. Pada Pilkada tahun 2013 silam pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak menyetujui anggaran yang diajukan KPU sebesar Rp 907 miliar dan hanya menyepakati Rp 746 miliar. Saat itu KPU Jawa Tengah menyiasatinya dengan mengurangi jumlah TPS, dari 63.136 menjadi 60.515.

Tahun ini, anggaran yang diterima KPU Jawa Tengah meningkat 30 persen dari anggaran tahun 2013. Anggaran yang digenggam KPU Jateng bahkan jauh lebih besar dibandingkan dengan anggaran untuk pemilihan gubernur Jawa Timur 2018 dengan jumlah DPT dan TPS lebih banyak.

Diketahui, jumlah DPT dalam pemilihan gubernur Jawa Timur mencapai 30,1 juta orang, dengan 67.644 TPS. Untuk menyelenggarakan pemilihan itu, KPU Jawa Timur mengantongi anggaran Rp 870 miliar. Sedangkan di Jawa Tengah, dengan jumlah DPT sebesar 27,2 juta dan 63.974 TPS anggarannya sebesar Rp 990 miliar. Sebagai informasi, di KPU Jawa Barat yang juga menyelenggarakan pemilihan gubernur dengan DPT terbanyak, yakni sebesar 31,7 juta orang dalam 74.954 TPS, dijatah anggaran Rp 1,2 triliun.

Dengan peningkatan anggaran sebesar itu, Amin Suryanto menyebut seharusnya KPU Jawa Tengah dapat bekerja maksimal dan bersinergi dengan berbagai elemen untuk menekan angka golput. Beberapa minggu sebelum hari pemungutan suara, KPU Jawa Tengah telah melakukan upaya meningkatkan partisipasi pemilih lewat berbagai pendekatan kepada berbagai lapisan masyarakat. Sosialisasi kepada para pemilih usia muda, ibu rumah tangga, PKK dan kaum difabel, hingga ke titik-titik yang dinilai sulit akses informasinya, seperti penjara dan lokalisasi.

Namun seperti yang sudah-sudah, pesta demokrasi pemilihan gubernur Jawa Tengah kali ini tetap menyisakan orang-orang yang tidak merayakannya. Hasil rekapitulasi di laman KPU Jateng menyebut total jumlah pemilih dalam pemilihan gubernur Jawa Tengah mencapai 27.216.491. Berasal dari 27.068.500 orang dalam DPT, 21.926 orang dalam daftar pemilih pindahan dan 126.065 orang dalam daftar pemilih tambahan.

Pada hari pemungutan suara, KPU memperkirakan terdapat sekurangnya 32 persen pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya. “Yang perlu dicermati dalam Pilgub Jateng kali ini bahwa terdapat kurang lebih 32 pesen pemilih yang tidak bisa menggunakan hak suaranya. Itu sudah pararel dengan jumlah penduduk dengan pemilihnya. Secara teknis, mereka hampir tidak bisa pulang ke tempat asal untuk nyoblos di hari ini,” kata Ketua KPU Jateng, Joko Purnomo saat TPS 07.

Sedangkan hasil rekapitulasi menyebutkan tingkat partisipasi pemilih mencapai 67,64 persen. Ada 32,36 persen pemilih yang tidak memakai hak pilihnya dengan berbagai penyebab. Jumlah itu tak jauh dari perkiraan. Meski begitu, jumlah partisipasi pemilih sendiri masih kurang dari target KPU sendiri sebesar 77 persen.

Pemilihan gubernur Jawa Tengah 2018 dimenangkan oleh pasangan Ganjar Pranowo dan Taj Yasin dengan perolehan 10.362.694 suara, atau sebesar 58,78 persen dari suara sah. Sementara pasangan Sudirman Said dan Ida Fauziyah mendapatkan 7.267.993 suara, atau sebesar 41,22 persen dari suara sah.

Jumlah golput pemilihan gubernur secara langsung untuk kali ketiga ini memang menurun dan partisipasi masyarakat meningkat. Partisipasi tertinggi ada di Kabupaten Temanggung, Kudus, Tegal dan Magelang. Namun tetap saja, jumlah golput melebihi perolehan suara pasangan calon yang kalah.  Kelompok pemilih yang tidak memakai hak pilihnya berjumlah 9.345.711 orang. Kali ini golput menduduki peringkat dua. (*)

Reporter: Fariz Fardianto, Masrukhin Abduh, Anggun Puspita
Editor: Eka Handriana